KEPEGAWAIAN KARANGANYAR : Waspadai Modus Penipuan CPNS Dalam Perekrutan Perdes

Kepegawaian Karanganyar, modus penipuan yang kerap ditemui dalam perekrutan CPNS diduga terjadi dalam perekrutan perdes.

Solopos.com, KARANGANYAR — Perekrutan perangkat desa (perdes) serentak yang sedang berlangsung di Kabupaten Karanganyar diwarnai dugaan penipuan dengan modus hampir sama dengan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Modus dimaksud berupa permintaan sejumlah untuk memuluskan jalan seseorang menjadi CPNS. Anggota Komisi A DPRD Karanganyar, Suwarjo, saat diwawancarai wartawan, Selasa (25/10/2016), mengaku ditelepon salah satu warga yang ditawari menjadi perangkat desa.

Tapi warga itu diminta menyetor sejumlah uang kepada oknum tersebut. “Saya tidak tahu itu kategori pungli atau apa. Orang yang menawari itu semacam penghubung, bukan dari pemerintah desa,” ujar dia.

Suwarjo mengatakan informasi adanya oknum yang bergentayangan meminta uang dia peroleh belum lama ini. Dia mengaku sudah meminta orang yang dimintai uang supaya tak meladeni permintaan itu.

“Jangan ada yang seperti itu, supaya perangkat desa yang direkrut melalui proses seleksi benar-benar yang terbaik. Kalau berdasarkan uang hasilnya tidak baik. Siapa yang dekat ya dia yang jadi,” kata dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku sudah sering menyampaikan dalam pertemuan tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) ihwal pengisian jabatan perdes.

“Syarat pendidikan minimal calon perangkat desa sekolah menengah atas [SMA] dan yang sederajat. Kami berharap seleksi berjalan normatif, jujur, transparan, tanpa money politics,” sambung Suwarjo.

Para calon harus menjalani tes tertulis dan wawancara. Bila jumlah pendaftar kurang dari dua orang untuk satu jabatan, harus ditunda tahapannya. “Seleksi dilakukan panitia di tingkat desa,” tutur dia.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo, Selasa. Dia mengaku belum mendapati langsung adanya oknum yang meminta uang pelicin ke calon perdes. Tapi dia meyakini praktik money politics tersebut pasti terjadi.

“Tidak dimungkiri hal itu pasti akan terjadi, sulit dihindari. Tapi secara pasti saya belum mendapati adanya praktik tersebut,” tutur dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta kepala desa (kades) dan panitia seleksi perdes bertindak profesional. Tujuannya supaya perdes yang terjaring merupakan kandidat terbaik.

Kades Nangsri, Kebakkramat, Sukarni, mengaku sudah mendengar selentingan ihwal adanya uang pelicin dalam proses perekrutan perdes. Tapi dia memastikan praktik itu tak terjadi di desanya.

Dia menjelaskan dalam perekrutan perdes kali ini Nangsri membuka lima lowongan. Masa pendaftaran perdes dibuka Senin (24/10/2016) dan akan ditutup pada Selasa (1/11/2016) mendatang.