KENAIKAN HARGA BBM : Tolak BBM Naik, Golkar Minta Penjelasan Jokowi

Solopos.com, JOGJA — Partai Golkar menyesalkan dan menolak kebijakan pemerintah yang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter mulai Selasa (18/11/2014).

Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar yang berada di DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Hal itu merupakan pernyataan sikap partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan sedang menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jogja mulai Senin-Rabu (17-19/11/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Ade Komaruddin mengaku prihatin dan terkejut dengan keputusan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter. Apalagi, ujarnya, pemerintah baru bekerja selama 28 hari.

Menurut dia, sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi secara langsung menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat. Dengan kebijakan tersebut, ujarnya, Presiden Jokowi seolah sudah mengingkari janji kampanye.

“Fraksi Partai Golkar DPR menyesalkan pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM di saat rakyat sedang susah dan pada saat harga minyak mentah turun drastis. Kami akan menggunakan hak-hak konstitusional untuk minta penjelasan pemerintah,” ujarnya di sela-sela acara Rapimnas Ke-7 Partai Golkar di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).

Lebih lanjut, katanya, kenaikan harga BBM akan semakin memicu laju inflasi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini dinilai tidak akan sejalan dengan program pemerintah untuk menjaga inflasi sebesar 4,4% pada 2015.

Dia menilai momentum kenaikan harga BBM kali ini sangat tidak tepat. Di sisi lain, dia mengaku sulit mencari alasan maupun logika dari sisi hitung-hitungan ekonomi atas kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000.

Pasalnya, ujarnya, kenaikan harga BBM terjadi di tengah kecenderungan penurunan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir dari US$105 menjadi US$73,5. Angka itu lebih rendah sebesar 30% dari target asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di APBN 2015. “Sementara negara tetangga kita Malaysia telah menurunkan harga jual BBM-nya untuk masyarakat,” katanya.

Dia meminta pemerintah menghitung formula harga produksi BBM yang mandiri, transparan, akuntable, jauh dari pengaruh mafia migas. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma menetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi Mid Oil Platts Singapore (MOPS) yang sarat permainan harga oleh mafia migas.

Pihaknya meyakini harga BBM premium dapat ditekan lagi apabila tidak mengacu pada MOPS. “Jadi kenaikan harga BBM tidak realistis,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menilai pemerintah tidak mempunyai konsep dan perencanaan yang memadai dari dampak kenaikan harga BBM, terutama transportasi umum, nelayan, dan UMKM. Pihaknya juga menyatakan belum melihat komitmen nyata serta langkah dan upaya sistematis pemerintah untuk mengatasi permasalahan subsidi BBM tersebut, seperti belum jelasnya arah kebijakan konversi BBM ke BBG.

“Kami mendorong digunakannya dana hasil penghematan tersebut untuk mengembangkan energi alternatif terbarukan seperti panas bumi, air, biofuel, bahan bakar nabati, mini hydro, dan lain-lain,” katanya.

Terkait dengan kompensasi pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM dalam bentuk penerbitan kartu-kartu perlindungan sosial, pihaknya menilai hal itu tidak tepat. “Tidak tepat baik dari aspek legalitas dan tertib anggaran sehingga berpotensi melanggar UU APBN. Demikian pula mengenai nomenklatur mata anggaran atas program-program kompensasi atas kenaikan harga BBM.”