Solopos.com, SEMARANG — Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Rabu (19/11/2014). Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jl. Pahlawan, Kota Semarang itu diwarnai kericuhan.
Mahasiswa terlibat bentrokan fisik, saling pukul dengan aparat kepolisian. Alhasil, dua orang anggota HMI, yakni Anwar Musyafak dan Chalil, menderita luka memar terkena pukulan aparat. ”Anwar Musyafak dan Chalil mengalami luka dan dibawa polisi ke dalam [Gedung DPRD Jateng],” ujar Koordinator HMI Cabang Semarang, Muh. Sulfikar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kericuhan bermula ketika massa HMI membakar ban bekas dan berupaya masuk ke dalam Gedung DPRD Jateng. Nyatanya upaya mereka memasuki gedung wakil rakyat itu diadang puluhan polisi yang membuat pagar betis di depan pintu gerbang.
Beberapa orang mahasiswa memanjat pintu gerbang yang tertutup, sebagian lagi menggoyang-goyang pintu sehingga pintu itu nyaris roboh. Ulah pengunjuk rasa itu membuat polisi terprovokasi sehingga berupaya membubarkan paksa demonstran, sehingga terjadi adu fisik di antara kedua belah.
Kericuhan dapat diredakan setelah koordinator massa HMI mampu menenangkan anggota, demikian pula dengan pimpinan polisi yang meredam emosi anak buahnya.
Cacat Hukum
Melalui aksi mereka, HMI Cabang Semarang mengemukakan penilaian bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi inkonstitusional. ”Tiga kartu sakti Jokowi sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi juga cacat hukum karena tidak ada persetujuan dari DPR,” sambung Koordinator HMI Cabang Semarang Muh. Sulfikar.
Dalam tuntutannya, HMI meminta pemerintah segera melakukan nasionalisasi aset asing di Indonesia, serta menuntut Presiden Jokowi mengkaji kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan kebijakan tiga kartu saktinya, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS). HMI juga menuntut Presiden Jokowi diturunkan, karena telah melanggar konstitusi.
Sebelum mengakhiri aksi, mahasiswa menggelar salat gaib di depan pintu gerbang Gedung DPRD Jateng.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
