Solopos.com, JAKARTA — DPR segera mengevaluasi dengan meminta penjelasan atas kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan DPR akan memanggil pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang berkepentingan dengan publik itu. “Sebelum reses, kita akan panggil pemerintah untuk menjelaskan kebijakan itu,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (18/11/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Saat ini, meski nama-nama dari fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum masuk, Komisi VII sedang membahas intensif terkait kebijakan tersebut. “Tentu DPR punya penghitungan sendiri atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.”
Untuk itu, Setya Novanto berharap kepada pemerintah agar lebih koperatif dengan DPR untuk menjelaskan hulu sampai hilir alasan pengambilan kebijakan penaikan BBM itu. “sampai sekarang, DPR masih belum menerima alasan dari pemerintah.”
Memang, menurutnya, kebijakan itu merupakan hak dari pemerintah. “Namun DPR sangat berkepentingan untuk tahu peralihan anggaran subsidi BBM. ini terkait dengan pengalihan alokasi untuk subsidi untuk kesejahteraan rakyat. Kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.”
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kebijakan pemerintah terkait dengan penaikan harga BBM bersubsidi merupakan bukti bahwa pemerintah mencari jalan pintas dalam mengelola negara.
Menurutnya, banyak cara lain untuk mensejahterakan rakyat tanpa mengurangi subsidi BBM. Misalnya, dengan memperbarui kontrak karya dengan perusahaan asing, mengembangkan energi alternatif secara serius, serta melakukan aktivitas penambangan migas di wilayah wilayah timur Indonesia yang selama ini belum maksimal.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
