KENAIKAN HARGA BBM : Ada Kepala Dinas Turut Terima BLSM

Warga menujukkan uang Rp300.000 bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang ia terima di Kantor Pos Nusukan, Solo, Senin (24/6/2013). Tak semua uang BLSM tepat sasaran. Di Balikpapa ada kepala dinas pemerintah setempat yang kebagian BLSM. (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)

BALIKPAPAN — Karut marut pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diklaim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin hari tampak semakin sempurna saja. Dari Balikpapan dilaporkan adanya seorang pejabat eselon II Pemkot setempat yang turut mendapatkan jatah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada wartawan, Senin (24/6/2013), mengakui berdasarkan data yang ia terima ada beberapa kepala keluarga yang tak selayaknya menerima BLSM tersebut. Ia mengungkapkan adanya nama kepala dinas yang masuk dalam daftar penerima BLSM yang datanya dipasok langsung dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Selain nama petinggi pegawai negeri sipil itu, ada pula pengusaha serta anggota TNI/Polri yang masuk dalam daftar penerima tersebut. Pemerintah Kota Balikpapan pun mengimbau penerima dana BLSM yang tidak layak menerima untuk mengembalikan atau menolak dana kompensasi kenaikan BBM Bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa tidak layak menerima untuk menolak atau mengembalikan KPS-nya agar bisa langsung diserahkan kepada yang lebih memerlukan,” ujarnya.

Ia mengakui ada perbedaan indikator yang menyebabkan kekurangakuratan pendataan penerima yang dilakukan oleh tim pemerintah pusat tersebut. Rizal menambahkan dirinya sudah meminta agar dalam pendataan tersebut berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran.

“Tetapi dari BPS [Badan Pusat Statistik] langsung dikirim ke pusat. Ini seharusnya menjadi pembelajaran di kemudian hari,” katanya.

Rencananya., penyaluran BLSM di Balikpapan akan mulai dilakukan Selasa (25/6) atau lebih cepat dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan pada awal bulan depan. Pada tahap awal baru tiga kelurahan yang akan menerima BLSM yakni Kelurahan Prapatan, Kelurahan Gunung Sari Ilir, dan Kelurahan Klandasan. Alasan mendahulukan tiga kelurahan ini karena dianggap sebagian warganya telah menerima kartu perlindungan sosial (KPS) yang menjadi identitas untuk dapat menerima BLSM.

“Agar tidak terjadi desak-desakan juga jadi bisa lebih tertib. Selain itu, [kami] juga menunggu pendistribusian KPS yang dilakukan langsung oleh kantor pos,” tambahnya.

Dirinya juga memerintahkan setiap lurah untuk mencek masing-masing warganya yang sudah menerima KPS. Apabila sudah siap, kelurahan tersebut nantinya akan diarahkan untuk segera mengarahkan warganya untuk menerima BLSM tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan Lili Arianto menambahkan pembayaran BLSM dipercepat karena ada instruksi percepatan. Penerima BLSM tersebut nantinya harus membawa KPS sebagai identitas untuk menerima dana kompensasi tersebut. Kantor Pos Balikpapan, katanya, memiliki area kerja Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Paser. Pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu mendistribusikan BLSM kepada masyarakat.

Lili menambahkan untuk Balikpapan sudah ada 10 kantor pos yang siap melayani ditambah dua kantor kelurahan di Karang Joang dan Kariangau yang akan membantu membagikan dana BLSM tersebut. Adapun untuk dua daerah lainnya, masih menunggu hasil koordinasi tersebut yang kemungkinan besar akan memanfaatkan kantor kelurahan di masing-masing daerah. “Ada 16.276 RTS penerima di Balikpapan, 15.414 RTS penerima di Paser dan 10.628 RTS penerima di PPU [ Penajam Paser Utara],” tukasnya.

Total dana BLSM yang akan disalurkan pada tiga daerah tersebut, kata Lili, mencapai Rp12,6 miliar. Rinciannya Balikpapan menerima Rp4,8 miliar, Paser sebesar Rp4,6 miliar dan Penajam Paser Utara mendapatkan Rp3,2 miliar.