KEMISKINAN SEMARANG : Inilah Pangkal Kegagalan Pengentasan Kemiskinan Semarang

Kemiskinan Semarang dituding akademisi tak memiliki kosep pengentasan terpadu.

Semarangpos.com, SEMARANG — Target pengentasan kemiskinan di Kota Semarang sebesar 10% dalam lima tahun gagal tercapai. Belum terpadu dan terstrukturnya langkah pengentasan kemiskinan dituding sebagai penyebabnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Karena itulah, akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Andreas Pandiangan menyebut Pemkot Semarang butuh pembenahan dalam konsep pengentasan kemiskinan sehingga hasilnya optimal. “Sebenarnya cukup banyak program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang,” katanya saat menjadi pembicara Dialog Interaktif Mengentaskan Kemiskinan di Semarang, Senin (21/11/2016).

Hanya saja, imbuh dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan masih belum terpadu antara satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Krena itulah, simpul dia, meskipun dana yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun namun target penurunan angka kemiskinan sebesar 10% dalam lima tahun tidak tercapai.

“Anggaran harus disalurkan secara terpadu dan tepat sasaran. Jika ingin program pengentasan kemiskinan berjalan maksimal, setiap SKPD harus sinergi dengan program SKPD yang lainnya,” katanya.

Apabila program dilakukan secara terstruktur, kata dia, tentunya hasilnya akan lebih baik, misalnya SKPD A memberikan pelatihan, kemudian SKPD B membantu aksesnya, dan ditindaklanjuti SKPD lainnya. Isu mengenai kemiskinan ke depan, kata Andreas, berkaitan dengan persoalan lapangan pekerjaan yang sebenarnya harus mengingatkan sejauh mana pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

“Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa layanan pendidikan gratis, kesehatan, dan sebagainya, namun apakah kesempatan kerja sudah mereka dapat? Percuma kalau tetap sulit cari kerja,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah harus mampu mendata warganya yang miskin secara valid agar program-program pemerintah yang digulirkan untuk warga miskin bisa tersalur secara tepat sasaran. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang Didik Wibowo menyebutkan jumlah warga miskin di Semarang sebanyak 367.848 jiwa dari total penduduk sebanyak 1.634.600 jiwa.

“Kriterianya, sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Yang terbesar memang untuk kriteria warga yang hampir miskin, sementara yang miskin dan sangat miskin sekitar 5%,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan legislatif terus mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. “Dewan sudah mengesahkan peraturan daerah mengenai kemiskinan supaya program pengentasan kemiskinan bisa terarah. Dari target 10%, baru tercapai 5%,” kata politikus Partai Golkar itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya