KEMISKINAN KLATEN: Pastikan Jumlah Warga Miskin, BPS Klaten Lakukan Verifikasi Data

Data warga miskin Klaten bakal diverifikasi.

Solopos.com, KLATEN–Data warga miskin Klaten bakal diverifikasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan jumlah warga miskin di Kabupaten Bersinar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten, Ahmad Isbani, mengatakan update data warga miskin itu dilakukan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Klaten.

“Basis data warga miskin yang  ada akan diverifikasi kemungkinan melalui Dissos P3AKB pada tahun ini. Untuk BPS ya nanti semacam narasumber,” kata Isbani saat ditemui seusai menggelar rapat di ruang kerja bupati, Selasa (27/2/2018).

Isbani menjelaskan verifikasi dimaksudkan mendapatkan data pasti bahwa warga yang bakal diberi bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten benar-benar masuk kategori miskin. (baca: Duh, 508 Keluarga di Klaten Belum Nikmati Listrik)

Seperti diketahui, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab lantaran masih berada di atas angka kemiskinan provinsi.

Berdasar data yang dihimpun dari BPS, per Maret 2017 angka kemiskinan 14,15%  dari total penduduk atau sekitar 164.990 warga Klaten masuk kategori miskin. Angka itu lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Jawa Tengah (Jateng) 13,01% .

“Arti dari angka kemiskinan Klaten itu dari total 100 orang kira-kira 15 orang miskin,” urai dia.

Soal penentuan warga miskin oleh BPS, Isbani menuturkan selama ini didasarkan pada garis kemiskinan. Isbani menjelaskan penentuan garis kemiskinan ditentukan dari nilai pengeluaran per jiwa.

Berdasarkan data dari BPS, per Maret 2017 garis kemiskinan di Klaten yakni Rp376.305/kapita/bulan.

“Jika di bawah garis kemiskinan itu artinya masuk penduduk miskin. Kami pendekatannya dari pengeluaran,” ungkap dia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dissos P3AKB Klaten, Ronny Roekminto, mengatakan pada 2018 ada verifikasi warga miskin dan hal itu diserahkan kepada Dissos P3AKB.

“Setelah ini akan digelar rapat koordinasi untuk membahas mekanisme serta masalah teknis untuk pelaksanaannya seperti apa,” kata Ronny.

Dia mengatakan pendataan menggunakan basis data warga miskin yang selama ini sudah ada. Dari basis data itu dilakukan penelusuran masing-masing warga. Ronny menjelaskan dari hasil pendataan tersebut diharapkan ada data warga miskin secara makro dan mikro termasuk nama serta alamat masing-masing.

Data itu menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bersinar.

“Dengan data yang sudah divalidasi harapannya program pengentasan kemiskinan itu tepat sasaran,” jelasnya.