KEMISKINAN JATENG : Pemprov Jateng Ingin Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 5%

Kemiskinan Jateng diharapkan terus berkurang.

Semarangpos.com, SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kemiskinan dapat turun hingga 5% dalam tiga tahun ke depan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan angka kemiskinan di Jateng saat ini melebihi angka kemiskinan nasional. Secara nasional, penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta jiwa atau setara dengan 10,96% total penduduk.

“Kita masih 13% sekian, dan pada praktiknya untuk menurunkan 1% saja sulit. Padahal, target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mau kami turunkan 2%,” ujar dia seperti dikutip dari laman resmi pemprovjateng, Selasa (19/1/2016).

Oleh karena itu, pada tahun ini Pemprov Jateng akan fokus dalam upaya penurunan penduduk miskin dan pengangguran. Meskipun demikian, sambungnya, pemda juga memastikan pengerjaan proyek infrastruktur tetap berjalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, per September 2015 jumlah penduduk miskin di Jateng mencapai 4,5 juta jiwa atau setara dengan 13,32% total penduduk. Jumlah tersebut turun 1,2% dibandingkan periode yang sama pada 2014. Pada saat itu, persentase penduduk miskin sebesar 13,58% dengan jumlah 4,56 juta jiwa.

Secara lebih terperinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan secara tahunan naik dari 1,77 juta menjadi 1,79 juta. Adapun jumlah penduduk miskin di perdesaan turun dari 2,79 juta menjadi 2,71 juta.

Sri mengatakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan validasi data warga miskin. Setelah itu, akan diikuti dengan program-program lain yang langsung menyentuh kelompok masyarakat bersangkutan.

“Program-programnya seperti pemberian stimulus kepada usaha kecil menengah (UKM) atau memberikan fasilitas pembangunan rumah tidak layak huni,” katanya.

Pada 2016, Pemprov Jateng menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi pada kisaran 11%, sehingga pada 2018 diyakni sudah bisa mencapai pada kisaran 8%-10%.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan akan mendukung segala program pembangunan yang dijalankan pemda. Fungsi DPRD selain melakukan penganggaran dan pengawasan, juga menjalankan progran legislasi nasional, yang salah satunya fokus pada pengentasan kemiskinan.

“Intinya kami dari legislatif saling bersinergi dan tidak dipisahkan dengan eksekutif. Pemerintah memiliki tugas melayani rakyat, sementara kami membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkannya,” ujar dia.

Dia menambahkan saat ini DPRD Jateng telah menggolkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda), dan akan menyusul dua Raperda lagi yang masih dalam pembahasan.

“Raperda tersebut akan segera disahkan oleh anggota dewan. Total ada 19 Raperda yang dibahas oleh DPRD Jateng hingga masa purna jabatan berakhir,” tuturnya.