SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/Anis Efizudin)

Kemiskinan di Jateng diupayakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dientaskan juga oleh CSR perusahaan-perusahaan di wilayah ini.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Jateng mendukung program-program pengentasan kemiskinan warga provinsi ini.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Dengan sinergi CSR perusahaan-perisahaan dan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, Gubernur Ganjar berharap angka kemiskinan Jateng bisa ditekan lebih maksimal. Penurunan angka kemiskinan Jateng itu juga diyakininya bakallebih signinikan apabila program pengentasan kemiskinan yang dibiayai APBD jateng dan dana CSR perusahaan-perusahaan di Jateng itu disesuaikan pula dengan program-program khusus dari pemerintah pusat.

“Angka kemiskinan di Jateng memang turun, tapi kurang signifikan sehingga ke depannya tidak hanya menggunakan APBD, melainkan menggunakan semacam CSR atau program-program khusus dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (27/1/2017).

Angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan dari 4,57 juta jiwa pada 2015 menjadi 4,4 juta jiwa pada 2016. Menurut Ganjar, pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas penanganan Pemprov Jateng, selain program pengurangan pengangguran dan program pembangunan 1.000 embung untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.

“Jumlah pengangguran akan kita kurangi, tapi butuh investasi, sedangkan program 1.000 embung saat ini hanya tinggal menyisakan seratusan embung yang akan dibangun dan itu akan menggunakan CSR atau pemerintah pusat sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemprov saja,” ujarnya.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menjelaskan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 15 kabupaten yang persentase kemiskinannya tinggi, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo.

“Kami bekerja sama dengan semua pihak terus melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan dan SPKD pun disusun untuk dijadikan pedoman para pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat memenuhi target sebesar 12,20%-11,73% pada 2016, berkurang lagi menjadi 11,30%-10,83% pada 2017, dan mencapai 10,40%- 9,93% pada 2018,” katanya.

Menurut dia, ada empat strategi penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang diupayakan melalui pemenuhan jaminan perlindungan sosial, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui pengembangan ekonomi berbasis UMKM, serta membangun sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi program atau anggaran, baik APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota, CSR, maupun swadaya masyarakat.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya