Kemerdekaan Era Demokrasi Digital

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (16/8/2019). Esai ini karya Andina Elok Puri Maharani, dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah andina_hukum@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-74 akhir pekan lalu merupakan peringatan hari kemerdekaan yang punya makna tersendiri karena kita baru saja memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum 17 April 2019.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mereka yang terpilih harus mempersiapkan diri melaksanakan janji, visi, dan misi yang pernah dilontarkan semasa kampanye. Terpilihnya para pemimpin baru menunjukkan perjuangan menegakkan demokrasi belum berhenti. Justru perjuangan baru dimulai di tengah tantangan yang semakin keras.

Pada era generasi kini tantangan terbesar yakni digitalisasi yang tidak melulu menimbulkan efek positif. Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Salah satu implementasi adalah penggunaan internet. Faktanya, Internet telah menguasai semua bidang. Dalam konteks demokrasi, babak demokrasi digital sedang berlangsung. Operator telekomunikasi memperluas jaringan dari 2G, 3G, hingga 4G, dan kini telah muncul inisiasi 5G sehingga setiap orang merdeka berinternet. Jari-jari bisa dengan mudah mengetik informasi, baik informasi yang benar atau tidak benar.

Informasi tersebut cepat sampai kepada pengguna Internet melalui berbagai media sosial dan media komunikasi berupa Whatsapp, Line, Instagram, Path, Facebook, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Warganet menjadi melek terhadap perkembangan informasi bertema sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan lain-lain karena kedatangan informasi tak berkesudahan di telepon genggam.

Budaya literasi yang rendah menjadikan informasi yang diperoleh warganet tidak berimbang. Masyarakat awam akan susah untuk tidak percaya pada teknologi yang menciptakan suara, video, percakapan, tulisan, gambar yang palsu dan cenderung merupakan hoaks.

Mayoritas warganet mendapat informasi yang tersaji tiba-tiba di gadget/alat komukasi lain tanpa mencari informasi yang lain. Propaganda melalui media sosial ini akan memengaruhi alam bawah sadar untuk memercayai apa yang dibaca, bahkan warganet juga tidak tau siapa yang menulis berita itu.

Tantangan Terbesar

Fenomena ini mengingatkan pada kartun fenomenal karya Peter Steiner. Dalam kartun tersebut diceritakan ada dua ekor anjing yang sedang bermain Internet. Steiner menulis caption ”On the Internet, nobody knows you’re a dog”. Pelajaran moralnya adalah tantangan terbesar pemimpin bangsa Indonesia saat ini yakni tantangan yang datang dari dunia digital.

Rakyat yang memiliki kedaulatan dalam konsep demokrasi kini juga memiliki kedaulatan di ranah digital. Proyek utama zaman ini adalah membangun masyarakat demokrasi digital yang bijak, yakni memanfaatkan teknologi digital untuk membangun bangsa. Ada beberapa cara untuk membuat proyek ”mencerdaskan bangsa” terwujud.

Pertama, peran pemerintah membuat konten-konten positif di media sosial. Tentu pekerjaan ini membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Pemerintah bisa menggandeng generasi milenial untuk membanjiri media sosial dengan konten-konten yang mengandung nilai-nilai kebangsaan seperti cinta kepada negara, kepatriotan, keteladanan.

Saat ini dunia digital Indonesia miskin konten-konten tersebut. Upaya indoktrinasi melalui media sosial akan efektif untuk memengaruhi warganet. Sesungguhnya indoktrinasi merupakan hal yang sering kita hadapi baik sadar maupun tidak. Doktrin ada yang ditegaskan sebagai doktrin dan ada yang dilakukan secara halus sehingga tidak tampak sebagai doktrin, namun sifatnya mengindoktrinasi.

Kedua, kepekaan pemimpin. Demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin. Pemimpin bangsa ini diharapkan memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Memimpin dengan merenungi filsafat air, filsafat kebijaksanaan Timur kuno. Pemimpin yang kuat adalah yang lembut, lentur, namun amat perkasa.

Dalam kapasitas yang cukup, ia mampu memadamkan gejolak yang panas. Selalu mengalir ke bawah, memberikan kepastian terhadap yang di bawah. Selain itu, pemimpin harus seperti air yang menampung semuanya, hal yang baik atau bahkan masalah.

Pada era digital ini, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peka terhadap permasalahan warga. Permasalahan ini dapat diamati salah satunya dari warna-warni informasi di media sosial sehingga pemimpin masa kini juga harus melek teknologi digital.

Harapan Baru

Ketiga, keteladanan pemimpin. Konsep demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang dipilih rakyat merupakan figur yang diharapkan memberikan keteladanan dalam berpikir, bertutur, maupun bersikap.

Dalam dunia digital, mudah sekali melihat karakter seseorang dari jejak digital yang dibuat. Pemimpin pada era digital dituntut bijak dalam bermedia sosial agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial dari komentar-komentar yang ditulis.

Jika dicermati, tampaknya terdapat korelasi antara keteladanan pemimpin dengan kepercayaan masyarakat yang kemudian memengaruhi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Inilah pekerjaan yang menanti para pemimpin yang akan menjabat pada periode 2019-2024.

Kehidupan sosial tidak lagi konvensional sehingga perlu disikapi dengan cara-cara yang juga tidak konvensional. Kuatnya perkembangan teknologi memberi tantangan besar kepada para pemimpin terpilih yang harus bersikap lebih cepat, tanggap, dan tepat.

Pemilihan umum telah usai, namun harapan baru dimulai. Apakah kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka akan terwujud atau sebaliknya, mari kita kawal kepemimpinan baru hasil pemilihan umum 2019.