SOLOPOS.COM - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M, mengunjungi kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, baru-baru ini. (Istimewa)

Solopos.com, SALATIGA -- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M, mengunjungi kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, baru-baru ini.

Wamen Surya Tjandra diterima Rektor UKSW, Neil Semuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D. di VIP Room Balairung Universitas. Turut hadir mendampingi rektor yakni para pembantu rektor, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fisikom) Dr. Ir. Royke R. Siahainenia, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Interdisiplin Dr. Titi Susilowati Prabawa, S.Pd., M.A, serta Ketua Program Studi S2 Studi Pembangunan Dr. Wilson M.A. Therik, S.E.,M.Si.

Dalam kunjungan itu, Wamen Surya Tjandra mengemukakan sejumlah pokok pikiran terkait rencana strategis ATR/BPN salah satunya mengenai Reforma Agraria. Menurutnya, reforma agraria sendiri adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebelumnya, hal ini juga telah disampaikan Wamen Surya Tjandra saat menjadi narasumber dalam webinar nasional “Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Interdisiplin, UKSW pada Mei lalu.

Baca Juga: Peneliti UKSW Kembangkan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Koperasi di Salatiga

Mimpi besar reforma agraria disampaikan Surya Tjandra adalah penataan ulang akses pada tanah yang diduga ada ketimpangan. Menurutnya hal tersebut termasuk pemberdayaan dan tujuannya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan.

Melalui kesempatan ini Surya Tjandra menyinggung isu terkait reforma agraria di Provinsi Papua. Menurutnya hal ini diawali karena ketidakjelasan permasalahan adat. “Cukup banyak klaim dari adat soal kepemilikan tanah, sehingga perlu dilakukan pemetaan. Kami juga menemukan kurang lebih seratus empat puluh ribu hektar ijin usaha yang tidak ada HGUnya. Ratusan ribu tanah juga kami temukan terlantar,” imbuh peraih gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda ini.

Perlu Masukan

Surya Tjandra UKSW
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M, mengunjungi kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, baru-baru ini. (Istimewa)

Kolaborasi dengan pihak akademisi menurut Surya Tjandra sangat dibutuhkan. Sejumlah hal yang berkaitan dengan isu-isu reformasi agraria, wilayah, konteks dan sektor butuh masukan termasuk dari mahasiswa yang berada pada wilayah tersebut.

Surya yang pernah tercatat sebagai pendiri serta direktur di Trade Union Rights Centre (TURC) ini memberikan kesempatan pada akademisi UKSW untuk menyampaikan pandangan yang rencananya akan dibawa dalam acara GTRA Summit di Wakatobi, Agustus mendatang.

Rektor UKSW, Neil S. Rupidara, menyambut baik ajakan kolaborasi Wamen Surya Tjandra. Sejumlah kerja sama dengan pihak pemerintah maupun gereja yang sudah dilakukan UKSW selama ini menjadi peluang untuk memberikan kontribusi pada bidang lain.

Baca Juga: Makin Berkualitas, Magister Manajemen UKSW Salatiga Kini Terakreditasi Unggul

“Kami akan coba awali dengan sebuah pilot project melalui pendekatan etnografis. Sejumlah akademisi dengan pengalaman pendekatan pada masyarakat akan bergabung salam proyek ini. Papua menjadi daerah cukup baik untuk mengawali proyek ini karena mahasiswa magister dan doktoral asal daerah tersebut cukup konsisten jumlahnya,” tutur Neil.

Dirinya menambahkan nantinya gagasan-gagasan penelitian mereka akan di follow up untuk disampaikan ke Wamen Surya Tjandra.

 

Rekomendasi
Berita Lainnya