Kemenkeu: Penaikan Harga BBM Subsidi Tak Tergantung Anggaran

JAKARTA -— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan keputusan pemerintah menaikkan/tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan harga BBM bersubsidi tidak hanya terkait dengan masalah ketahanan anggaran.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Penyesuaian harga BBM tidak semata-mata melihat pada neraca di anggaran sudah melewati defisit tertentu atau tidak. Ada kebijakan lebih komperhensif dan lebih fundamental,” katanya dalam jumpa pers APBN 2013 di kompleks kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/10/2012).

Kebijakan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, juga terkait dengan upaya konservasi energi dan kualitas belanja dalam anggaran.

“Pemerintah membutuhkan keleluasaan kebijakan, termasuk dalam konteks harga BBM. Kami yakin apapun yang pemerintah lakukan untuk konservasi energi tidak akan jalan kalau harga BBM terlalu rendah,” kata Bambang.

Dia menjelaskan pasal 8 ayat 10 APBN 2013 memberikan pemerintah keleluasaan untuk mengubah harga BBM bersubsidi tanpa syarat yang spesifik seperti yang diatur dalam APBN 2012 dan APBN 2011.

Bambang menegaskan perubahan asumsi makro hanya merupakan faktor pemicu yang bisa digunakan pemerintah merealisasikan rencana perubahan harga BBM bersubsidi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan APBN 2013 menunjukkan kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan alokasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Paling tidak kita punya dasar untuk menaikkan BBM kalau dibutuhkan dan menaikkan tarif dasar listrik,” katanya.

Namun, Menkeu menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi meski telah diberikan kewenangan dalam undang-undang APBN 2013.

Pemerintah menganggarkan subsidi energi Rp274,7 triliun pada APBN 2013 yang terdiri dari subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun.

Pagu tersebut disusun berdasarkan asumsi konsumsi BBM bersubsidi 46 juta kiloliter, harga ICP US$100 per barel dan kurs Rp9.300/US$.

Subsidi BBM 2013 lebih tinggi 41% dari anggaran belanja subsidi BBM dalam APBNP 2012 yang sebesar Rp137,4 triliun tapi lebih kecil jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi belanja subsidi BBM sampai akhir tahun yang sebesar Rp216,7 triliun.