SOLOPOS.COM - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Bisnis-Kemenag)

Solopos.com, JAKARTA — Pernyataan kontroversial “Kemenag hadiah untuk NU” yang dilontarkan Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas dikritik banyak kalangan, termasuk PBNU.

Padahal, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah organisasi keagamaan yang menjadi asal dari Menteri Agama. PBNU menyebut pernyataan Menag kurang bijaksana.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini kepada Detikcom, Minggu (24/10/2021).

Helmy membenarkan NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Namun, karena hal itu NU tidak boleh merasa berkuasa.

Tak Boleh Semena-Mena

“Tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus,” kata Helmy.

“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” lanjutnya.

Helmy mengakui NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag. Meski begitu, ia berharap NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan.

“Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama & golongan. Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya.

Baca Juga: Soal “Kemenag Hadiah untuk NU”, Muhammadiyah Takkan Komplain 

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif menilai komentar Menag justru merugikan NU. Pernyataan Yaqut dianggap dapat membuat NU bersinggungan dengan ormas lain.

“Justru pernyataan Menteri Agama yang menyatakan bahwa Kementerian Agama itu hadiah untuk NU itu merugikan NU sendiri. Artinya membuka peluang untuk rasa tidak enak dengan ormas yang lain, jadi seakan akan NU itu merasa yang paling berjasa, walaupun mungkin iya. Tetapi kalau dikesankan merasa paling berjasa kan tidak enak,” jelas Samsul.

Samsul berharap Menag lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan yang berpotensi terjadi perdebatan. Tidak semua hal, kata Samsul, perlu diucapkan ke publik.

“Saya menyayangkan justru itu merugikan NU sendiri, saya sebagai orang NU aja nggak nyaman. Statement itu tidak menguntungkan NU secara umum, satu memberikan peluang perpecahan di kalangan umat Islam, kedua ada terkesan arogansi, padahal NU nggak begitu,” tuturnya.

Baca Juga: Habib Luthfi bin Yahya Didorong Jadi Rais Aam PBNU 

Pernyataan Menag Yaqut itu disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube.

Menag menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.

“Ada perdebatan kecil di Kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama,” kata Yaqut, dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU.

Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama.

Piagam Jakarta

Merespons hal itu, Menag Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.

“Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU,” kata Yaqut.

Yaqut mengatakan mengapa demikian? Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta.

Kemudian yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu dari pihak Nadlatul Ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena itu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya