SOLOPOS.COM - Warga berwisata di Taman Balekambang, Solo, Jumat (22/7/2022). (Solopos/Nicolous Irawan)

Solopos.com, SOLO — Kota Solo saat ini tengah menyusun kajian profil pariwisata untuk pengembangan pariwisata ke depan, Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo akan membuat alat atau media promosi dalam bentuk buku. Namun buku itu nantinya lebih mengangkat sisi lain dari Kota Solo.

Lebih fokus lagi, nantinya profil tersebut akan menguatkan mengenai cerita-cerita di balik mitos yang berkembang di Solo. Hal itu akan menyasar ke berbagai hal mulai tempat destinasi, budaya, kuliner, dan sebagainya.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Untuk seri pertama, karena Solo lebih kuat di budaya dan heritage, nantinya condong ke situ dulu. Termasuk nanti sisi kuliner, sebab wisatawan itu banyak yang tertarik ke Solo karena kulinernya,” kata Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata Disbudpar Solo, Terry Sulistyaningrum, Rabu (7/9/2022) lalu. Dengan profil pariwisata tersebut diharapkan juga akan meningkatkan ketertarikan masyarakat luas untuk datang ke Solo, termasuk kalangan milenial.

Terkait kunjungan wisatawan di Solo, berdasarkan data yang diunggah di pariwisatasolo.surakarta.go.id, kunjungan wisatawan Kota Solo pada 2021 telah mulai menunjukkan peningkatan pada Agustus lalu. Bahkan tren kunjungannya melebihi tahun sebelumnya di periode yang sama. Diketahui masa pandemi juga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Disebutkan, pada Agustus 2021 jumlah kunjungan berjumlah 95.951 orang sedangkan pada 2020 sebanyak 97.451 orang.

Pada September mulai ada peningkatan signifikan yakni mencapai 133.230 orang pada 2021 sedangakn pada September 2020 hanya 86.686 orang. Di bulan Oktober 2021 meningkat lagi menjadi 205.321 orang sedangkan Oktober 2020 sebanyak 106.997 orang. Pada November dan Desember 2021 masing-masing mencapai 221.805 orang dan 223.061 orang sedangkan November dan Desember 2020 masing-masing 82.077 orang dan 94.915 orang.

Baca Juga: Gerindra Tak akan Larang Sandiaga Uno Ikut Pilpres 2024

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyebutkan pagu anggaran sementara Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023 telah disetujui DPR.

Disebutkan pagu anggaran tersebut senilai Rp3.381.345.168.000. Sandiaga dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang digelar di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022) menjelaskan usulan tambahan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023 sebesar Rp4.186.990.000.000 juga sudah disetujui dalam rapat kerja tersebut.

“Tambahan anggaran sudah disetujui oleh 9 fraksi yang hadir, untuk mempercepat pemulihan [sektor parekraf] dan menjaga momentum kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata dia dalam rilis yang diunggah di kemenparekraf.go.id.

Sandiaga menyebutkan usulan penambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas sebanyak dua kali.

“Perlu kami tekankan bahwa setiap rupiah akan menjadi tanggung jawab Kemenparekraf dan akan kami kelola dan optimalkan penggunaannya untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Demi pemulihan, kebangkitan [ekonomi], penciptaan lapangan kerja, juga untuk memastikan momentum pemulihan, mengacu pada pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” lanjut dia.

Baca Juga: Menparekraf Ajak Masyarakat Tidak Terlena Drakor

Sandiaga menjelaskan pihaknya juga mendapatkan tugas dari Komisi X DPR RI untuk terus mengidentifikasi berbagai macam hal terkait revisi penyusunan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Identifikasi harus dimulai di tahun 2022, yakni tentang perubahan yang paling mendasar di sektor pariwisata. Di antaranya berkaitan tentang revolusi 4.0, adanya pandemi, hingga adanya perubahan tren pariwisata terkini.

Sementara itu pimpinan rapat menyatakan Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, meminta Kemenparekraf/Baparekraf untuk fokus terhadap program dan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sektor parekraf melalui stimulus bagi pelaku parekraf.

“Draf rancangan revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sedang digodok. DPR memperkirakan pembahasan sampai pengesahan bisa dilakukan tahun 2023. Kemenparekraf harus terus mengidentifikasi hal-hal terkait isu kebutuhan. Hal yang jadi catatan adalah fasilitasi pemerintah tidak maksimal, arahan model pengelolaan yang masih manual, dan masih minim sumber daya manusia di industri pariwisata dan lainya,” kata dia.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya