Keluarga Dicoret Dari Peserta Jamkesmas, Warga Geruduk Dinkes Klaten

KLATEN — Belasan warga dari berbagai desa menggeruduk Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Rabu (23/1/2013). Mereka memprotes setelah dicoret anggota keluarganya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat.

Warga datang secara bersamaan di Kantor Dinkes Klaten sekitar pukul 09.30 WIB. Kebanyakan mereka merupakan keluarga pasien yang sebelumnya mendapatkan layanan kesehatan secara gratis melalui program Jamkesmas di Rumah Sakit Islam (RSI) Klaten.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Sebelumnya ayah saya mendapat kartu Jamkesmas. Dia sakit stroke, namun selama ini tidak pernah kesulitan berobat karena biaya ditanggung Jamkesmas. Sekarang kami kebingungan mencari uang karena nama dia dicoret sebagai peserta Jamkesmas,” kata Rini Mujiasih, 45, warga Desa Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, saat ditemui wartawan di lokasi.

Rini menjelaskan, ayahnya, Suwandi, 72, sudah menderita stroke sejak beberapa tahun terakhir. Dia tak bisa beraktivitas seperti manusia normal pada umumnya. Setiap hari, waktu Suwandi banyak dihabiskan di atas ranjang. Selama sebulan sekali, keluarga biasa membawa Suwandi ke RSI Klaten untuk kontrol kesehatan.

“Sekali kontrol kesehatan butuh ratusan ribu rupiah. Kami tak punya biaya pengobatan jika harus menanggung sendiri,” papar Rini.

Hal senada juga disampaikan Siti Umiyati, 38, warga Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Menurutnya, sudah tujuh tahun lamanya suaminya, Henri Agus  Dwiyanto, 34, menderita gagal ginjal. Suaminya wajib cuci darah selama dua kali dalam sepekan. Padahal, untuk sekali cuci darah dibutuhkan Rp600.000.

“Sebelum ada Jamkesmas, dalam sebulan kami menyiapkan uang Rp7 juta untuk biaya cuci darah,  termasuk untuk membeli obat. Sekarang nama suami saya dicoret dari daftar penerima Jamkesmas. Kami kebingungan lagi untuk mencari biaya cuci darah,” ujarnya.

Umiyati mengaku selama ini banyak terbantu dengan kartu Jamkesmas yang didapatnya sejak lima tahun lalu. Dua tahun sebelumnya, biaya cuci darah suaminya harus ditanggungnya sendiri.

“Semua harta benda sudah kami jual untuk cuci darah suami saya. Mulai dari truk, sepeda motor, sapi dan perhiasan. Kalau tidak memiliki Jamkesmas, barang apa lagi yang harus kami jual,” tambahnya.

Kepala Dinkes Klaten, dr Ronny Roekmito, mengakui masih banyak warga miskin yang dicoret sebagai peserta Jamkesmas kendati masih membutuhkan. Menurutnya, penentuan peserta Jamkesmas merupakan kewenangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden, Boediono.