Kelar Direhab, 4 Stadion Pendamping Manahan Solo Dikelola Pihak Ketiga?

Solopos.com, SOLO — Empat lapangan atau stadion mini pendamping Stadion Manahan sebagai venue Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang bakal diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pada pekan ini.

Empat lapangan tersebut direnovasi berbarengan dengan penataan Stadion Manahan yang dimulai November 2020 lalu. Anggaran renovasi kelima lapangan itu mencapai Rp78,8 miliar.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Baca Juga: Ganjar-Gibran Meriahkan Peluncuran PeSONas 2022 di Stadion Manahan Solo

Selain empat lapangan tersebut, Stadion Mini Cengklik juga bakal diserahterimakan. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (15/1/2022).

Empat lapangan pendukung itu adalah Stadion Sriwedari, Lapangan Kottabarat, Lapangan Sriwaru, dan Lapangan Banyuanyar. Penataan menyasar seluruh rumput yang dibikin berkualitas sama dengan stadion utama serta dibangun fasilitas ruang ganti dan toilet untuk dua kesebelasan sepak bola.

Baca Juga:  Waduh! Rumput Stadion Manahan Solo Berlubang di Sejumlah Bagian

Kemudian lapangan pendamping Stadion Manahan Solo itu juga dilengkapi lighting atau pencahayaan sehingga bisa digunakan untuk latihan pagi maupun malam.

“Iya, sedang disiapkan berkasnya untuk tanda tangan serah terima, barengan dengan peresmian Pasar Legi,” katanya. Gibran mengakui beban berat Pemkot saat lapangan-lapangan itu diserahterimakan.

Baca Juga: Kerja Keras Merawat Rumput Stadion Manahan Solo

Perawatan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot. Pemeliharaan lapangan-lapangan itu butuh anggaran yang tak sedikit, namun ia meyakini Pemkot mampu.

Gibran menambahkan beberapa lapangan sudah ada yang mau mengelola, yakni pihak ketiga, utamanya tim-tim profesional.

Baca Juga: Viral Foto Ruang Ganti Stadion Manahan Solo Rusak, Gibran: Rasah Ribut

“Ya, kami harus mampu untuk mengelola, karena sudah dipasrahi lapangan sebagus itu masak mau enggak mampu, ya sebisa mungkin kami rawat. Kalau enggak kami serahkan ke pihak ketiga. Bisa jadi bentuknya badan layanan umum daerah [BLUD],” tutupnya.