Solopos.com, WONOGIRI — Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri menyoroti sejumlah permasalahan di bidang pertanian di wilayah setempat. Di antara permasalahan tersebut berupa kelangkaan pupuk dan minimnya tenaga penyuluh pertanian di Wonogiri.
Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) DPRD Wonogiri, Yekti Dewi Retno Basuki, mengatakan satu di antara lima masukan/saran ke Pemkab Wonogiri terkait kelangkaan pupuk di kalangan petani. Masih banyak petani yang mengeluh karena pengurangan kuota subsidi pupuk. Hal itu berdasarkan hasil reses tahap II yang dilakukan pada dasarian III Juni 2022.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Dengan kelangkaan pupuk saat dibutuhkan, apalagi dengan pengurangan subsidi yang diterima saat ini, tentunya perlu perhatian penuh mengingat masyarakat Wonogiri yang mayoritas berprofesi sebagai petani,” kata dia saat membaca laporan kegiatan masa reses tahap II di hadapan peserta sidang Rapat Paripurna DPRD Wonogiri, Senin (27/6/2022).
Hal senada dinyatakan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Wonogiri. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Arum Subekti. Kondisi petani kesulitan memperoleh pupuk karena adanya pembatasan perlu diperhatikan Pemkab Wonogiri.
“Saat ini para petani tengah membutuhkan pupuk,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Wonogiri Minta Petani Tak Lagi Andalkan Pupuk Subsidi, Kenapa?
Di sisi lain, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Wonogiri, menyoroti minimnya tenaga penyuluh pertanian di Wonogiri. Hal itu menjadi salah satu penghambat kemajuan pertanian di Wonogiri.
“Jumlah tenaga penyuluh pertanian sangat minim di Wonogiri karena banyak yang masuk masa pensiun. Sedangkan para petani masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari penyuluh pertanian. Mohon permasalahan tersebut menjadi perhatian bagi Pemkab demi kepentingan dan kemajuan petani di Kabupaten Wonogiri,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Heru Sukoco.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan) Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, tak memungkiri permasalahan tersebut memang tengah terjadi di wilayahnya. Munculnya persoalan itu terkait dengan pemerintah pusat, seperti kelangkaan pupuk.
“Sebenarnya pupuk nonsubsidi tersedia, masalahnya harganya mahal. Sedangkan pupuk subsidi kuotanya tidak sesuai dengan usulan. Contohnya, kebutuhan kami 100 tapi yang diberikan 40. Jadi, ya kurang kuotanya,” katanya.
Baca Juga: Petani Wonogiri Keluhkan Pembatasan Pembelian Pupuk Subsidi
Baroto mengatakan terdapat dua solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Pertama, pemerintah pusat mesti mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi. Kedua, petani secara kreatif membuat pupuk organik.
“Sejumlah petani di Wonogiri sudah mulai membuat pupuk organik, baik cair maupun padat,” katanya.
Terkait sorotan jumlah penyuluh pertanian, Baroto mengaku telah mengusulkan penambahan kuota tenaga penyuluh tersebut. Tetapi, usulan itu terbentur kebijakan pemerintah pusat.
“Memang penyuluh pertanian di Wonogiri semakin berkurang karena memasuki usia pensiun. Sementara layanan kami tetap bahkan bertambah sehingga ada satu kecamatan yang punya dua hingga tiga penyuluh. Belum lagi, mereka dibebani tugas-tugas administratif oleh pemerintah,” terang dia.
Baca Juga: Kompleks, Masalah Pupuk Bersubsidi di Wonogiri Belum Terurai
Baroto mengatakan upaya lain mengatasi minimnya penyuluh pertanian, yakni menggerakkan penyuluh pertanian swadaya. Penyuluh pertanian ini merupakan warga yang mempunyai wawasan pertanian mumpuni.
“Termasuk petani milenial. Mereka kan ilmu budidayanya pintar-pintar. Jadi, akan kami gerakkan dari mereka,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
