top ear
Muhammad Qomar (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    Muhammad Qomar (Istimewa/Dokumen pribadi)

Kebangkitan Ekonomi Syariat

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin, 23 November 2020. Esai ini karya Muhammad Qomar, lulusan Program Master of Public Administration University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
Diterbitkan Kamis, 26/11/2020 - 20:39 WIB
oleh Solopos.com/Muhammad Qomar
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Perekonomian syariat Indonesia terus bergeliat dengan gairah yang luar biasa. Hal itu terlihat dari suksesnya penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020.

Rangkaian acara ISEF 2020 bermula sejak Jumat (7/8/2020) hingga Sabtu (31/10/2010) dengan tema Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth through Promoting Halal Industries for Global Prosperity. Acara tersebut diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak.

Acara tersebut meliputi 211 kegiatan yang diikuti 777 pelaku usaha, 165 desainer, dan 2.551 peserta kompetisi. Kalangan masyarakat umum yang terlibat mencapai 431.000 orang, naik dari 40.000 peserta pada tahun sebelumnya. Selain itu, 166.000 pengunjung dari 93 negara tercatat dalam pengunjung platform Virtual ISEF Terintegrasi.

Transaksi senilai Rp5,03 triliun berhasil dibukukan ISEF 2020. Tidak salah ketika Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan ISEF 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (28/10/2020) mengibaratkan industri keuangan syariat di Indonesia bagaikan raksasa yang sedang tidur.

Hal ini tidak terlepas dari Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia namun minim kontribusi pada aktivitas ekonomi syariat nasional dan global. Potensi ekonomi dan keuangan syariat Indonesia setidaknya mencakup seluruh muslim yang ada di Indonesia.

Boston Consulting Group memperkirakan jumlah muslim dunia mencapai 1,8 miliar orang atau hampir seperempat dari total penduduk dunia pada 2020. Dari 233 juta warga muslim di Indonesia, terdapat kelas menengah muslim sebanyak 64,5 juta orang (27,5% dari total populasi muslim Indonesia) yang sering diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Global Islamic Economic Report 2019 melaporkan pada 2018 pasar halal dunia senilai US$2,2 triliun dan akan berkembang menjadi US$3,2 triliun pada 2024. Ekspor produk halal Indonesia saat ini hanya 3,8% dari total pasar produk halal dunia.

Brasil yang notabene bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim menjadi negara pengekspor produk makanan dan minuman halal, termasuk daging sapi dan unggas, nomor satu dunia dengan nilai US$5,5 miliar. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menggairahkan sektor ekonomi dan keuangan syariat di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Dukungan pemerintah yang lebih luas dan komprehensif terlihat karena Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tidak hanya mencakup keuangan syariat tetapi juga mencakup ekonomi syariat yang lebih luas seperti pengembangan produk halal dan pengelolaan dana sosial.

Kelembagaan KNEKS terlihat kukuh karena diketuai langsung Presiden Joko Widodo. Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi Wakil Ketua KNEKS yang merangkap Ketua Harian KNEKS. Hal ini menjadikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariat Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan industri halal, Kawasan Industri Halal (KEH) sedang dibangun di Cikande, Banten, dan Sidoarjo. Selain itu, masih ada enam permohonan KEH yang sedang diproses. Dalam KEH, sertifikasi halal dilayani dalam satu atap atau sistem one stop service.

Pada webinar Sharia Finance Gaining Momentum in Indonesia’s Economic Recovery yang diselenggarakan The Jakarta Post pada 28 Oktober 2020, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah berusaha mewujudkan ekosistem keuangan syariat komprehensif bagi usaha mikro dan kecil hingga usaha besar.

Pendanaan mikro di bawah Rp3 juta pemenuhannya akan diarahkan melalui wakaf mikro. Sedangkan BMT dan koperasi syariat serta lembaga keuangan mikro syariat (LKMS) diarahkan melayani pembiayaan diatas Rp3 juta. Tiga bank syariat anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini menjalani proses penggabungan.

BRI Syariah akan menjadi induk penggabungan bagi BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapakan penggabungan tiga bank syariat tersebut akan mampu bersaing di tingkat global. Proses penggabungan BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah ditandai dengan persertujuan komisaris tiga bank tersebut atas ”rancangan penggabungan” pada 20 Oktober 2020.

Tanggal efektif penggabungan direncanakan pada 1 Februari 2021. Sedangkan tahap terakhir penggabungan adalah pembayaran atas saham yang dijual oleh pemegang saham dijadwalkan pada 5 Maret 2021. Tiga bank syariat tersebut memiliki total aset Rp214 triliun pada semester pertama 2020.

Total aset ketiga bank syariat yang digabung diperkirakan menempati peringkat ketujuh pada industri perbankan nasional saat operasi perdana Februari 2021 dan akan menjadi bank syariat terbesar di Indonesia. Hal ini meningkatkan porsi aset perbankan syariat terhadap total aset perbankan nasional.

Tertinggal

Lembaga pemeringkat hutang Moody’s mencatat pertumbuhan perbankan syariat Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Total aset perbankan syariat Indonesia hanya mencakup 6% dari total aset perbankan nasional pada 31 Juli 2020.

Porsi aset tiga bank syariat yang sedang digabung tersebut diperkirakan hanya mencapai 2% dari total aset perbankan di Indonesia dan mencakup sekitar 40% dari total aset perbankan syariat di Indonesia pada akhir semester pertama 2020. Lambatnya laju perkembangan perbankan syariat di Indonesia ditengarai karena asetnya tergolong kecil.

Keadaan tersebut mengakibatkan perhatian masyarakat pada produk dan jasa dari lembaga keuangan syariat menjadi minim. Skala ekonomi juga tidak sebesar bank-bank konvensional sehingga profitabilitasnya kalah. Efisiensi dan efektivitas operasional bank akan naik seiring meningkatnya ukuran bank.

Di samping peningkatan skala ekonomi, perhatian dan kesadaran terhadap perbankan syariat juga makin meningkat. Dengan demikian permintaan terhadap produk dan jasa keuangan syariat diharapkan ikut meningkat. Harapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar hasil penggabungan tiga bank syariat dapat bersaing secara global dapat terwujud.

Dengan penggabungan, sumber dana dan aktivitas pendanaan menjadi bervariasi. Modal yang besar menambah daya saing dan mengurangi risiko ketika berekspansi secara global. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariat tersebut harus didukung semua pihak.

Ekonomi syariat harus bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan ekonomi bagi seluruh kalangan masyarakat sehingga tidak eksklusif. Hal ini penting untuk menjadikan ekonomi syariat sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.

 


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terpopuler

Iklan Baris

berita terkini


Cek Berita Lainnya