SOLOPOS.COM - Ilustrasi Hansip atau Linmas. (Facebook-Bima Primaga Yudha)

Keamanan Solo, DPK operasional Linmas habis untuk perbaikan inventaris.

Solopos.com, SOLO–Sebagian besar Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang diperuntukan untuk operasional petugas perlindungan masyarakat (linmas) habis untuk tambal sulam barang inventaris.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Komandan Pleton (Danton) Linmas Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Widodo, 47, mengatakan DPK Sangkrah yang mengalir ke petugas linmas hanya Rp3 juta per tahun. Dia menuturkan sebagian besar dana tersebut habis digunakan untuk perbaikan atau tambal sulam barang inventaris.

“Dana Rp3 juta habis untuk keperluan inventaris. Kalau dibilang kurang, dana DPK untuk linmas jelas kurang. Biasanya habis untuk tambal sulam barang inventaris. Kami harus memperbaiki HT [Handy Talki] yang kerap rusak, lampu penerangan, dan lain sebagainya,” kata Widodo kepada Solopos.com di Kantor Keluragan Sangkrah, Senin (22/2/2016).

Widodo mencotohkan keterbatasan dana membuat petugas linmas Sangkrah kesulitan membeli kamera. Menurut dia, kamera sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan kegiatan atau peristiwa yang ditemui para petugas linmas setiap harinya. Widodo berharap jatah dana untuk operasional linmas bisa lebih banyak.

“Kami perlu kamera untuk melaporkan setiap kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Kami kesulitan jika harus membeli kamera dengan dana jatah dari DPK Sangkrah. Tidak jauh berbeda, kami juga kesulitan membeli keperluan penunjang seperti lemari karena dana habis untuk perbaikan beberapa barang inventaris,” jelas Widodo.

Selain untuk perbaikan barang inventaris, Widodo menerangkan dana habis juga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi petugas linmas saat menggelar rapat. Dia menyampaikan petugas linmas Sangkrah memiliki agenda rapat rutin setiap tiga bulan sekali. Apabila jatah dana tidak ditambah, Widodo menginginkan perbaikan barang inventaris yang rusak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

“Rapat linmas diadakan 3 bulan sekali. Kami biasanya menggelar evaluasi soal masalah kinerja. Kalau menggelar rapat, kami mesti mengeluarkan dana untuk keperluan konsumsi. Sedikitnya 23 pertugas linmas di Sangkrah aktif mengikuti rapat-rapat itu,” pendapat Widodo.

Senada dengan Widodo, petugas linmas Sangkrah, Sriyadi, menilai jatah DPK untuk operasional petugas linmas perlu ditambah. Dia menyampaikan petugas linmas kerap berpatroli menggunakan sepeda motor sehingga harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin. Sriyadi mengatakan empat sepeda yang diberikan Pemkot Solo untuk petugas linmas Sangkrah tidak bisa digunakan setiap waktu, apalagi dalam kondisi mendesak atau kepepet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya