Pengusutan kasus Munir mandek dengan alasan dokumen TPF Munir yang hilang. Jika serius, Jokowi diminta Demokrat untuk bertanya langsung ke SBY.
Solopos.com, JAKARTA — Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan jika serius ingin mencari informasi soal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir, Presiden Jokowi bisa bertanya langsung ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Saat ini, pihak Istana mengklaim dokumen itu “hilang”. Namun, kata Rachland, pertanyaan Jokowi itu wajar apalagi jika didasari dengan niat baik dan kepedulian terhadap penuntasan kasus Munir.
“Menugaskan Jaksa Agung akan mengirim pesan keliru yang merugikan nama baik orang lain, mengingat Jaksa Agung adalah otoritas hukum pidana,” ujarnya, Senin (24/10/2016).
Perlu diingat, ujarnya, SBY adalah Presiden yang membentuk TPF Munir dan berperan besar dalam mendukung aparat hukum dalam mengungkap dan membawa para tersangka ke pengadilan. “Nama-nama yang direkomendasikan TPF untuk diperiksa sebagian besar sudah diadili dan dipidana,” ujar Rachland yang juga merupakan inisiator pembentukan TPF Munir.
Dia juga menyarankan Presiden Jokowi menjelaskan pasal pidana apa yang disangkakan hingga memerintahkan Jaksa Agung untuk “memeriksa” mantan presiden tersebut dalam urusan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Baca juga: Presiden ke Jaksa Agung: Cari Dokumen TPF!
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tidak menyimpan dokumen itu. Pasalnya, pada era SBY dokumen tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah.
“Buat apa dia [SBY] pegang. Yang penting tindak lanjutnya. [Dokumen] itu katanya diserahkan ke pemerintah. Mungkin karena proses administrasi surat-menyurat, mungkin sekarang ada di Sekneg atau Sekab. Cari saja di sana, gampang itu,” ujar Syarif di Kompleks Parlemen.
Kejaksaan Agung kini mengaku tengah mencari keberadaan dokumen tersebut. Hal itu membuat Syarief geram karena ada sinyal menyudutkan SBY. “Dari dulu sudah saya bilang, kenapa kok susah cari dokumen aslinya. Yang paling penting itu tindak lanjut rekomendasinya. Kalau belum puas dengan tindak lanjut Pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
