top ear
B.R.M. Bambang Irawan (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    B.R.M. Bambang Irawan (Istimewa/Dokumen pribadi)

Kapan Keluar dari Resesi Ekonomi?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin, 14 Desember 2020. Esai ini karya B.R.M. Bambang Irawan, mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
Diterbitkan Rabu, 23/12/2020 - 20:51 WIB
oleh Solopos.com/B.R.M. Bambang Irawan
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Tidak dapat dielakkan bahwa pandemi Covid-19 telah memorak-porandakan rencana pembangunan ekonomi yang telah dirancang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hampir semua sektor ekonomi mengalami kontraksi.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada kuartal III 2020 sebesar -5,03%, jauh lebih rendah jika dibandingkan pada kuartal III tahun 2019, yaitu sebesar 4,43%. Pada periode yang sama sektor pertanian tumbuh 2,15% dibanding 3,12%, sektor industri -4,31% dibanding 4,14%, sektor transportasi -16,70% dibanding 6,66%, sektor akomodasi dan makan minum -11,86% dibanding 5,41%.

Hanya beberapa sektor yang masih tumbuh dengan laju melambat seperti sektor telekomunikasi yang tumbuh 10,61% dan sektor jasa kesehatan yang tumbuh 15,33%. Alhasil pertumbuhan ekonomi di tiga kuartal pertama 2020 mengalami perlambatan, yang berarti pertanda terjadi resesi ekonomi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah yang tepat untuk membendung resesi ekonomi agar tidak berlanjut hingga tahun 2021 sebagai imbangan atas upaya keras untuk sesegera mungkin menyudahi pandemi Covid-19 ini.

Dari sisi ekonomi anggaran negara diprioritaskan untuk menyangga perlambatan ekonomi dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didukung dana Rp695,2 triliun. Alokasi dana itu tersebar untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, pemerintah daerah, insentif usaha, dukungan kepada UMKM, dan sektor korporasi.

Di perlindungan sosial, misalnya, dialokasikan sekitar Rp203,9 trilliun untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sembako Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, nantuan nontunai Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, program prakerja, diskon listrik, bantuan langsung tunai dana desa, bantuan tunai penerima sembako, bantuan sosial beras bagi penerima PKH, serta bantuan subsidi gaji.

Di bidang kesehatan fokus utamanya adalah sesegera mungkin menghadirkan vaksin Covid-19 untuk disuntikkan kepada masyarakat. Dengan dukungan dana sekitar Rp87,6 triliun pemerintah menargetkan pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 376 juta dosis secara bertahap hingga akhir 2021.

Di samping vaksin produksi Sinovac Biotec dari Tiongkok bersama Indofarma, pemerintah juga berencana berkerja sama dengan Sinoparm, AstraZeneca, Genexine. Vaksin Merah Putih juga didorong pemerintah agar segera terwujud.

Pemerintah merencanakan pada awal 2021 mulai dilakukan vaksinasi secara bertahap sesuai kelompok sasaran. Akankah ”the twin policies”–kebijakan sektor kesehatan dan ekonomi–tersebut menyudahi resesi  ekonomi pada2021? Beberapa skenario patut dikedepankan.

Pertama, ketepatan waktu dan efektivitas keberhasilan program vaksinasi. Seperti diberitakan bahwa beberapa hari lalu telah mulai tiba di Indonesia 1,2 juta dosis vaksin dari Tiongkok dan akan datang lagi secara bertahap sesuai rencana hingga permulaan tahun depan.

Ketika penjadwalan vaksinasi ini berjalan sesuai rencana dan menunjukkan tingkat efektivitas keberhasilan yang memadai maka kegiatan ekonomi masyarakat akan segera terdorong dan berjalan kembali. Makin tepat waktu maka potensi berakhirnya resesi akan semakin cepat.

Kedua, kedisiplinan masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru di semua lini. Penerapan situasi new normal oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Juni 2020 hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah tampaknya belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengendalikan persebaran Covid-19.

Status sebuah wilayah yang berubah cepat dari zona hijau dan oranye menjadi zona merah menunjukkan betapa rentannya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Indonesia. Meski angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia relatif jauh lebih rendah daripada negara lain, penambahan jumlah orang yang terpapar Covid-19 hingga hari ini masih menunjukkan besaran yang berarti.

Bila pemerintah yang dibantu Polri dan TNI berhasil mendisiplinkan masyarakat, ditambah adaptasi perilaku dan kebiasaan baru dapat meluas, maka potensi percepatan lepas dari resesi pada tahun depan semakin besar.

Ketiga, keberhasilan kebijakan stimulus ekonomi dan perlindungan sosial. Seperti telah diungkapkan di depan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya all out menyangga ekonomi Indonesia dari resesi yang berkepanjangan.

Stimulus ekonomi yang berupa insentif usaha baru berupa pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dengan total dana Rp120,6 triliun diharapkan membuka hambatan dalam memulai usaha pada masa pandemi.

Bijaksana dan Konsisten

Demikian pula stimulus ekonomi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mencapai Rp123,47 triliun yang diwujudkan dalam penempatan dana, pembiayaan investasi, PPh final UMKM DTP (ditanggung pemerintah), subsidi bunga UMKM, IJP (imbal jasa penjaminan) UMKM, dan bantuan presiden untuk usaha mikro diharapkan menjadi pilar pertahanan ekonomi nasional pada masa pandemi.

Harapan besar di punggung UMKM ini mengingat sekita 90% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Ketika UMKM pada masa pandemi ini makin berdaya maka makin besar potensi menyudahi resesi pada 2021.

Keempat, kebijakan makro yang prudent atau bijaksana dan konsisten. Desain kebijakan makro ekonomi Indonesia yang relatif longgar memang dirancang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pelaku ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang awalnya ditarget 5,3% pada 2020.

Inflasi juga terkendali di kisaran 3% year on year atau yoy, cadangan devisa yang masih relatif tinggi US$135,2 miliar, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga relatif stabil pada Rp14.100 hingga Rp1 4.500 per dolas Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan makro pemerintah Presiden Joko Widodo masih di jalur yang aman.

Pemerintah perlu lebih waspada pada membengkaknya utang luar negeri, defisit neraca pembayaran, dan proyeksi pencapaian penerimaan pajak. Mempertahankan kebijakan makro ekonomi yang prudent dan konsisten merupakan modal utama untuk membawa Indonesia keluar dari resesi.

Stabilitas politik pada 2021 sangat penting. Segala bentuk kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dijalankan tersebut tidak akan mencapai sasaran segera mengakhiri pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi kalau tidak didukung stabilitas politik yang memadai.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak beberapa hari lalu merupakan fundamen awal yang sangat berarti bagi stabilitas politik pada tahun depan. Dan dengan absennya gejolak politik dalam negeri pada tahun depan akan memuluskan upaya pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19 sekaligus membawa Indonesia sesegera mungkin keluar dari resesi ekonomi pada 2021. Semog


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terpopuler

Iklan Baris

berita terkini


Cek Berita Lainnya