Solopos.com, WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berencana merealisasikan pembangunan kompleks kantor terpadu di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, senilai ratusan miliar rupiah secara bertahap mulai 2023. Sedianya Pemkab merealisasikan proyek mercusuar itu pada 2020 lalu, tetapi tertunda karena pandemi Covid-19.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, Heru Utomo, menyampaikan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, sudah berkoordinasi dengannya membahas proyek pembangunan kompleks kantor terpadu. Menurut dia, realisasi proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebab anggaran yang dibutuhkan besar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Total anggaran untuk menyelesaikan seluruh proyek mencapai lebih dari Rp400 miliar. Oleh karena itu, proyek akan direalisasikan secara bertahap berbasis blok.
Baca Juga: Eks Terminal Wonogiri, untuk Pasar Kambing hingga Lomba Kicau Burung
“Sesuai perencanaan, kompleks kantor terpadu terdiri beberapa blok. Realisasinya membangun per blok. Anggaran untuk menyelesaikan proyek per blok enggak sampai Rp100 miliar,” ucap Heru saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Rabu (5/1/2022).
Sebagai informasi, kantor terpadu direncanakan seluas 23.567 m2. Saat ini lokasi tersebut berdiri Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU), bekas Kantor Akbid Giri Satria Husada sekaligus Kantor Yayasan Pendidikan Gajah Mungkur, ladang ketela, dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB).
Luasan itu lebih kurang 30 persen dari total luas lahan aset Pemkab di Desa Bulusulur. Perkantoran direncanakan terdiri atas tiga blok. Selain itu bakal ada satu blok untuk pusat bisnis dan fasilitas lain.
Baca Juga: Mangkrak, Eks Terminal Wonogiri Mending untuk Parkir Kendaraan Berat
Heru melanjutkan, pada 2022 ini Pemkab belum bisa merealisasikan proyek tersebut. Heru berharap proyek bisa direalisasikan mulai 2023 mendatang. Kegiatan tersebut diupayakan bisa menjadi salah satu program utama selain program peningkatan percepatan penanganan kemiskinan pada 2023.
Program penanganan kemiskinan tetap prioritas utama. Terlebih, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada 2020-2021 naik akibat pandemi Covid-19.
“Semoga saja pandemi tahun ini berakhir, sehingga tahun depan 2023 kondisi sudah pulih. Dengan begitu program bisa dijalankan secara penuh lagi,” ujar Heru.
Baca Juga: SMAIT Al Huda Wonogiri Dukung Gerakan Literasi Sekolah
Informasi yang dihimpun, Pemkab sudah mengalokasikan anggaran proyek tersebut pada 2020 lalu. Namun, pandemi Covid-19 melanda. Lalu ada penyesuaian anggaran atau refocusing secara besar-besar untuk kepentingan penanganan Covid-19.
Saat itu hanya ada beberapa kegiatan yang tetap bisa berjalan, yakni pembuatan detail engineering design (DED) dan analisis mengenai dampak lingkunga atau Amdal senilai lebih kurang Rp2 miliar. Dua kegiatan itu bisa dijalankan karena waktu itu sudah kontrak.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
