Solopos.com, SOLO — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda Wandy Tuturoong, mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan salah satu bukti usaha pemerintah mengatasi ketimpangan antara Jawa dan daerah luar Jawa.
Dengan kata lain, pemindahan IKN menjadi bukti langkah pemerintah untuk memeratakan pembangunan agar tidak Jawasentris. Hal itu disampaikan Rawanda saat menggelar media briefing terkait “Ibu Kota Nusantara (IKN), Pangan dan Presidensi G20 Indonesia 2022” di Novotel Solo, Rabu (30/3/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga: Terungkap! Luas Wilayah Ibu Kota Negara Baru 4 Kali Luas DKI Jakarta
Sebelumnya, KSP juga menggelar acara KSP Mendengar untuk menampung aspirasi dari perwakilan masyarakat Solo. “Soal IKN memang bagaimana mengupayakan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.” jelas Rawanda.
Pemindahan ibu kota negara, lanjut Rawanda, dinilai mampu memeratakan rantai perputaran APBN, alokasi keuangan, dan aktivitas-aktivitas lain. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah yang dihadapi pemerintah. “Pemindahan [IKN] ini ditujukan tidak untuk menambah masalah. Namun dia mengurangi masalah,” jelasnya.
Baca Juga: Dapat Bocoran, Gibran Sebut Desain Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa
Antitesis Keresahan Masyarakat
Rawanda memperjelas pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan antitesis atas keresahan masyarakat yang banyak menilai pembangunan dan pemerataan hanya berfokus di Jawa alias Jawasentris.
“Kita juga tidak bermimpi IKN atau ibu kota nusantara ini akan mengambil alih semua. Tetapi bagaimana dia menjadi titik. Ada beberapa episentrum agar IKN ini menjadi sebagai antitesis dari Jawasentris. Tapi saya kira ini sudah banyak dibahas,” jelasnya.
Baca Juga: Ada 14 Stasiun KA di Ibu Kota Negara Nusantara, Ini Lokasinya
Selain alasan mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, pemindahan ibu kota negara merupakan upaya berbenah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim.
Pada sisi lain, pemindahan ibu kota negara justru berpotensi melahirkan konflik. Lokasi IKN baru merupakan lahan lahan yang telah menjadi kawasan tempat tinggal masyarakat lokal. Setidaknya ada 21 kelompok masyarakat adat yang bertempat tinggal di kawasan IKN.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
