KABINET KERJA JOKOWI-JK : Jokowi Tegaskan Peran Wapres, Menko, dan Menteri

Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali menggelar sidang kabinet. Presiden pada kesempatan itu menegaskan peran menko dan menteri.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kinerja pemerintah diukur dari keberhasilannya dalam mencapai target pembangunan yang telah ditentukan.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Oleh sebab itu, ia mengingatkan kembali peran setiap anggota Kabinet Kerja dalam menjalankan sejumlah program yang telah ditetapkan pemerintah.

“Presiden mengambil peran pada hal yang berkaitan dengan arah pemerintahan, kebijakan, target, dan tugas kementerian yang disampaikan dalam sidang kabinet,” kata dia dalam sambutannya sebelum sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Jokowi menuturkan Wakil Presiden (wapres) memiliki peran dalam pelaksanaan program dan proses kontrol dari setiap program yang telah dicanangkan.

Kemudian, lanjut Jokowi, menteri koordinator (menko) bertugas melakukan koordinasi kementerian yang ada di bawahnya, agar sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Presiden.

Menurutnya, menteri koordinator juga harus mengoordinasikan pelaksanaan arahan Wakil Presiden, agar seluruh program dapat berjalan secara beriringan.

“Menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh badan yang kita punya akan melakukan program. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa eksekusi itu ada di menteri, sedangkan menteri koordinator titik beratnya pada supervisi dan koordinasi,” ujar dia.

Presiden sebelumnya juga menegaskan sosok menteri koordinator harus mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh investor proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

“Tugasnya Menko untuk cari solusi, jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investor,” tegasnya seusai menghadiri forum energi baru terbarukan di JCC, Rabu.

Presiden mengakui banyak yang menilai proyek 35.000 MW merupakan target yang sangat ambisius. Namun, Jokowi menegaskan target itu didasarkan pada kebutuhan listrik untuk masyarakat dan industri nasional.

Apabila dalam implementasinya terdapat masalah yang menghambat, lanjutnya, sosok Menko dan jajaran menteri terkait harus mampu mencarikan solusi.

Misalnya, masalah pembebasan lahan yang menghambat investor yang telah mengantongi perjanjian jual beli (purchasing power agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero).