Solopos.com, JAKARTA — Partai politik pengusung capres-cawapres terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai menagih jatah kursi menteri. Demi mencegah kandasnya komitmen mewujudkan kabinet profesional, pengamat menyarankan Jokowi dan Kalla bersikap tegas.
Soal kemungkinan bakal adanya tekanan partai kepada Jokowi-JK dalam penyusunan kabinet itu diakui Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Ia pun mengingatkan Jokowi untuk tegas dalam memilih dan menentukan para pembantunya di kabinet dengan menerapkan prinsip meritokrasi yaitu memilih orang berdasarkan kemampuan. Qodari menjelaskan kemampuan yang dimaksud yakni menyangkut kompetensi, integritas, dan pengalaman.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kalau salah pilih orang [menteri] malah bisa memberatkan Jokowi dan itu menyandera Jokowi sendiri,” ujarnya, Jumat (1/8/2014).
Namun, mantan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini memandang wajar bila PKB sudah menyinggung soal jatah kursi menteri. Menurut Qodari, PKB bisa saja menyodorkan portofolio kader-kadernya sesuai kemampuan dan keilmuan masing-masing. “Nanti semuanya tergantung Jokowi yang akan memutuskannya. Kalau tegas. tidak ada persoalan,” kata doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Tim pemenangan Jokowi-JK memastikan pasangan itu akan menyusun kabinet dengan komposisi menteri berkompetensi. Jokowi-JK tidak akan sembarangan memilih orang. “Pak Jokowi dan Pak JK ingin membentuk kabinet yang baik ke depan dan kita percayakan saja penilaian para pemimpin yang baik ini untuk membawa kepada Indonesia yang lebih baik,” kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Poempida Hidayatulloh, Jumat.
Menurut dia, penentuan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi-JK. Tim head hunter untuk pemilihan calon menteri diyakini akan membantu memberi pertimbangan untuk menempatkan seseorang pada posisi yang tepat di pemerintahan.
Kursi Menag PKB
Seperti diberitakan Harian Umum Solopos, Sabtu (2/7/2014), PKB yang turut mengusung pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 mengusulkan 10 nama untuk didudukkan di kabinet capres dan cawapres terpilih itu. PKB bahkan terang-terangan mengingatkan pemenang Pilpres 2014 itu bahwa kursi menteri agama (menag) adalah jatah PKB.
Menanggapi usulan PKB yang menyodorkan 10 kadernya untuk menjadi anggota kabinet itu, Jusuf Kalla menyatakan usulan itu tidak dilarang namun keputusan terakhir berada di tangan Jokowi-JK. “Ya boleh-boleh saja, tapi kami yang atur berapa,” demikian tanggapan JK seusai Salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan.
JK menyatakan para ketua umum partai koalisi tidak mesti jadi menteri. JK memastikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Megawati tak akan menjadi menteri. “PDIP kan memang tidak, Nasdem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif,” kata JK.
Lalu bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? “PKB, tidak tahu,” jawabnya.
Bagaimana pula dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto? “Hanura saya belum tahu juga,” lanjut JK.
“Kalau salah pilih orang [menteri] malah bisa memberatkan Jokowi dan itu menyandera Jokowi sendiri.”
Soal kabinet, JK mengaku belum membicarakannya dengan Jokowi. “Itu juga belum dibicarakan resmi oleh saya dan Pak Jokowi. Itu baru wacana-wacana,” kata JK.
JK memastikan pembicaraan soal menteri akan dilangsungkan setelah putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 22 Agustus mendatang. (JIBI/SoloposAntara/Detik)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
