SOLOPOS.COM - Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua dari kanan), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua dari kiri), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), beberapa waktu lalu. (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Kabinet Jokowi-JK didesak segera di-reshuffle. Desakan juga muncul dari kader PDIP yang menuding ada penghalang antara Jokowi dan PDIP.

Solopos.com, JAKARTA — Isu reshuffke kabinet Jokowi-JK makin santer. Bahkan desakan adanya reshuffle itu datang dari kader PDIP, partai terbesar yang selama ini dikenal sebagai pengusung Jokowi-JK.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Ketua DPP Bidang Politik PDIP, TB Hasanuddin, meminta kader-kader lain separtainya untuk lebih bijak dalam menyikapi jalannya pemerintah, termasuk soal wacana reshuffle kabinet. Dia pun menegaskan partainya 1.000 persen berada di belakang pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya mengajak lebih arif soal reshuffle. Ya kita serahkan, beri keleluasaan Pak Jokowi, beliau kan manajer tertinggi di republik ini. PDIP tetap mendukung 1.000 persen kepemimpinan juga,” kata TB Hasanuddin di di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/2/2015), seperti dikutip Antara.

TB Hasanuddin mengakui memang banyak kader PDIP yang menginginkan pergantian atau reshufle kabinet. “Akhir-akhir ini saya banyak mendengar rekan-rekan di partai mulai menghendaki adanya reshuffle di kabinet Jokowi-JK.”

Yang menarik, TB Hasanuddin menyebut kader-kader PDIP itu langsung menunjuk satu dua orang yang dituding menjadi barrier atau penghalang antara Istana dengan partai. Namun Hasanuddin menghimbau kader-kader PDIP menyikapi lebih arif jalannya pemerintahan.

Dia sendiri menginginkan di masa mendatang komunikasi antara partai dan Presiden Jokowi bisa terjalin lebih baik lagi. “Itu harus dirintis dan sedang dirintis,” demikian TB Hasanuddin.

Isu menjauhnya Presiden Jokowi dan PDIP memang menguat sejak munculnya kontroversi pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan dan kisruh KPK vs Polri. Meski demikian, sebagian elite PDIP membantah partai pengusung Presiden Jokowi itu pecah.

Bantahan itu pernah dikatakan Puan Maharani dengan merujuk pertemuan elite KIH-Jokowi, yang juga melibatkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan sejumlah politikus di Istana Merdeka pada Selasa (3/2/2015) sore.

“Enggak ada pecah kok, kita solid, buktinya Ibu Mega masih bertemu presiden. Presiden aja masih bicara dengan Bu Mega, jadi tidak ada yang pecah,” kata Puan Maharani seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (4/2/2015).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya