Kabinet Jokowi-JK diwarnai gaduh menteri. Bahkan, JK menyindir ada menko yang mengubah nama kementerian di luar ketentuan keppres.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil tindakan tegas terhadap para menteri yang tidak bekerja sesuai dengan jalur birokrasi pemerintahan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perdebatan biasa terjadi dalam setiap diskusi, termasuk ketika para menteri kabinet membahas kinerja. Namun, dia mengingatkan para pembantu presiden untuk tidak membawa persoalan internal pemerintahan ke ruang publik.
Menurut Kalla, memang ada beberapa menteri yang tak bekerja sesuai ketentuan. Dia juga mengaku sudah berkali-kali menegur menteri yang bersikap tak sesuai dengan jalur organisasi. “Tentu Presiden akan mengambil langkah-langkah dan tindakan,” ujarnya menanggapi pertanyaan terkait rencana evaluasi menteri Kabinet Kerja, Rabu(2/3/2016).
Ke depan, dia berharap polemik yang bergulir di ruang publik tak kembali terulang hingga menciptakan kegaduhan. Menurut dia, organisasi apapun di dunia, termasuk dalam birokrasi pemerintahan, harus solid menjalankan peran dan tugas masing-masing. Terlebih Kabinet Kerja mengemban tanggung jawab yang sangat besar dari rakyat.
Menariknya, dalam kesempatan yang sama, JK sempat mengkritik salah seorang menteri koordinator (menko) yang mengubah nama birokrasinya tak sesuai aturan. Padahal sejak awal masa jabatan, Presiden sudah menerbitkan keputusan presiden (keppres) yang berisi pembagian tugas dan kewenangan masing-masing menteri dengan sangat jelas.
“Semua sudah ada keppres tentang tugas masing-masing menteri, cuma kadang-kadang menteri juga seenaknya bikin nama-nama yang tak sesuai keppres,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Rizal Ramli mengubah nomenklatur kementerian yang semula bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali agar menteri jangan berdebat di ruang publik. Dia meminta agar diskusi berada di dalam rapat kabinet.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini yakni seolah-olah antarmenteri itu sudah saling menyerang di ranah publik, baik melalui media sosial maupun secara terbuka di ranah publik.
Sempat terjadi perbedaan pendapat yang mengemuka di ruang publik antara Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait keputusan skema pembangunan kilang gas di Blok Masela.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
