Kabar Gembira! Perempuan Pekerja Bakal Dapat Cuti Hamil 6 Bulan

Solopos.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mengatur para perempuan pekerja mendapatkan hak cuti hamil enam bulan.

Selama ini, perempuan pekerja hanya mendapatkan hak cuti hamil selama tiga bulan.

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

“RUU KIA mengatur cuti hamil paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terang Ketua DPR Puan Maharani seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Senin (14/6/2022).

Menurut dia, penetapan masa cuti hamil sebelumnya diatur pada Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas tiga bulan saja.

Baca Juga: Cuti bersama, RSUD Wates Darurat Siap Layani Ibu Hamil Resiko Tinggi

Namun dia menjelaskan, dalam RUU KIA cuti hamil/melahirkan berubah menjadi enam bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

Puan mengatakan RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti hamil yakni untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen.

Menurut dia, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan.

Baca Juga: Ibu Hamil Tidak Boleh Makan Kerang, Mitos atau Fakta?

Ia berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan yang ada dalam RUU KIA demi masa depan generasi penerus bangsa.

Putri Megawati Soekarnoputri itu menyatakan, RUU KIA dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera selesai. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan.

Baca Juga: Bolehkah Ibu Hamil Makan Durian? Ini Penjelasannya

Puan mengatakan hal itu terkait dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari Kamis (9/6/2022) yang menyepakati pembahasan lebih lanjut RUU KIA bersama Pemerintah.

Ia menilai RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak (golden age) yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang sering mengaitkannya dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Oleh karena itu, kata dia, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Ibu Hamil Pingsan Saat Kebakaran di Kerten Solo, Gibran Turun Tangan

“Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ujarnya.

Ketua DPR RI ini lantas menyebutkan ada sejumlah hak dasar seorang ibu, antara lain, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Selain itu, bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja.

Puan mengingatkan pada masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak dikhawatirkan bisa alami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.

Baca Juga: Kematian Ibu Hamil di Solo Tinggi, Selvi Ananda Sorot Peran Suami

“RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini makin hebat,” katanya.

Puan menegaskan bahwa ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu hamil yang bekerja.

“Ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja,” kata Puan.