Jumlah Keluarga BABS Bertambah, DKK Solo Tak Khawatir

Jumlah keluarga yang memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di Solo bertambah.

Solopos.com, SOLO — Jumlah keluarga di Kota Solo yang memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) bertambah dalam empat bulan terakhir. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berdasarkan catatan Solopos.com, pada 4 Agustus 2017 lalu, aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)-Smart menampilkan jumlah keluarga di Solo yang punya kebiasaan BABS atau open defecation (OD) sebanyak 11.460 keluarga. Setelah empat bulan berlalu jumlah tersebut terpantau lebih banyak.

Pada Selasa (12/12/2017), aplikasi Android yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Water and Sanitation Program (WSP)-The World Bank tersebut menampilkan jumlah keluarga di Solo yang punya kebiasaan BABS bertambah jadi 11.578 keluarga. (Baca: 11.460 Keluarga Solo Masih BAB Sembarangan)

Saat dimintai konfirmasi, Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Ida Angklaita, menjelaskan perubahan angka jumlah keluarga BABS di Solo yang ditampilkan aplikasi STBM-Smart Umum tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan temuan para kader kesehatan dan tim hygiene sanitation di lapangan.

Namun, dia tidak terlalu khawatir dengan penambahan jumlah keluarga yang masih BABS di Kota Solo makin banyak. Ida yakin jumlah keluarga di Solo yang masih BABS tidak semakin bertambah, tapi terus berkurang.

“Bisa jadi kader kesehatan belum mendata lagi warga di wilayah sehingga keluarga yang sudah tidak lagi berperilaku BABS belum terlaporkan ke pusat data Kemenkes. Ada kemungkinan juga pengelola aplikasi STBM-Smart belum memperbarui semua data yang telah dilaporkan sehingga data yang tersaji adalah data saat jumlah keluarga BABS belum berkurang,” kata Ida saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa.

Ida menerangkan data yang tersaji dalam aplikasi STBM-Smart Umum bisa berubah-ubah jika Pusat Data Kemenkes menerima laporan terbaru dari wilayah. Dia menyebut selama ini DKK telah meminta puskesmas melaporkan temuan warga BABS ke Pusat Data Kemenkes.

DKK meminta petugas secara berkala meninjau wilayah untuk menemukan apakah warga yang sebelumnya diketahui berperilaku BABS telah memperbaiki pola perilaku mereka atau belum. Jika belum, petugas diminta untuk melakukan pembinaan lebih intens.

Ida menyampaikan petugas puskesmas maupun kader kesehatan juga diminta memastikan tidak ada penambahan jumlah warga di wilayah binaan mereka yang berperilaku BABS. “Verifikasi ulang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Verifikasi bisa dilakukan petugas, kader kesehatan maupun pemerintah keluarahan saat setelah digelar program perbaikan RTLH, pembangunan IPAL komunal, MCK komunal dari pemerintah maupun pihak lain seperti Kotaku [Kota Tanpa Kumuh]. Jumlah warga yang masih BABS bisa diperbarui lagi untuk dilaporakan ke Kemenkes,” jelas Ida.

Berdasarkan hasil analisis DKK, Ida menyampaikan sebagian besar warga Solo masih beperilaku BABS karena mereka tidak punya cukup lahan untuk membuat jamban. Artinya, rumah mereka terlalu sempit untuk membuat septic tank, bahkan jamban.

Warga tersebut kemudian buang kotoran ke saluran air terdekat dan tempat lain yang bukan seharusnya menjadi septic tank. Dia menyebut banyak juga warga Kota Bengawan masih masuk data keluarga BABS karena mempunyai jamban namun membuang tinja ke aliran sungai.

“Rata-rata warga Solo yang masih BABS itu punya jamban tapi buang kotoran tidak ke septic tank. Banyak dari mereka tinggal di dekat sungai. Mereka membuang tinja langsung ke aliran air. Perilaku seperti itu tentu berbahaya karena berpotensi menyebarkan penyakit manular,” jelas Ida.

Sesuai target nasional, DKK berharap jumlah keluarga BABS di Solo mencapai angka nol atau sudah bebas pada 2019.