Solopos.com, SOLO -- Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat kritik tajam dari berbagai pihak lantaran menyebut akan menyelesaikan masalah Natuna dengan China secara baik-baik melalui perundingan. Sikap Prabowo dinilai tak satu suara dengan Menteri Luar Negeri yang telah mengirim nota protes ke Beijing.
Kritik datang salah satunya dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang menilai hal itu tak bisa diselesaikan lewat perundingan mengingat klaim kedua negara atas perairan Natuna Utara bertolak belakang. Namun, Juru Bicara Kementerian Pertahananan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan sebaliknya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dahnil mengklarifikasi ucapan Prabowo soal langkah damai dengan China itu. Menurutnya, penyelesaian secara damai dipilih Prabowo sudah sesuai prinsip pertahanan Indonesia.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yg defensive bkn offensive. Maka,penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip diatas.Maka langkah2 damai hrs selalu diprioritaskan #Menhan," kicau Dahnil melalui akun Twitter @dahnilanzar, Jumat (3/1/2020).
Menurut Dahnil, penyelesaian secara baik-baik ala Prabowo bukan berarti tidak tegas, melainkan melalui diplomasi. Langkah diplomasi ini juga dikritik oleh Hikmahanto.
"Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yg dipilih tentu adl jalur diplomasi.Secara resmi, Menhan @prabowo menyepakati langkah damai yg sdg dibahas dan disampaikan kpd publik siang tadi di Kemenkopolhukam, dg 4 sikap dan langkah #Menhan," lanjut Dahnil.
Langkah damai ala Prabowo itu, kata Dahnil, terdiri atas empat hal. Pertama, pemerintah Indonesia menyatakan China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Indonesia menolak klaim China soal traditional fishing ground yang tdk memiliki landasan hukum.
Kedua, kata Dahnil, pemerintah juga menolak klaim atas penguasaan Laut China Selatan atau Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line versi China. Yang ketiga, Indonesia menggelar operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif. Keempat, Dahnil menekankan peningkatan kegiatan ekonomi disekitar wilayah ZEE laut Natuna.
"Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai Bangsa dan negara. Sebelum 4 sikap dan langkah tsb disampaikan, sebelumnya Menlu sudah menyampaikan cara damai melalui Nota Protes kepada pihak RRT," tulisnya.
Sebelumnya diberitakan Solopos.com, Hikmahanto menekankan masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat China tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.
"Sementara Indonesia tidak mengakui klaim traditional fishing right China," kata Hikmahanto, Jumat (3/1/2020). Dua klaim yang saling bertentangan itu tidak mungkin diselesaikan lewat perundingan.
Di samping itu, Hikmahanto menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Natuna Utara. Di tengah perang pernyataan antara pemerintah Indonesia dan China, Menhan Prabowo justru menyampaikan "Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik".
Menurut Hikmahanto, pernyataan ini sangat disayangkan. Seharusnya, Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
