Solopos.com, JAKARTA — Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah selesai menyusun kabinet mereka. Daftar 43 nama menteri mereka bahkan telah diantar mantan Ketua Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Bidang APBN dan Legislasi Tim Transisi Hasto Kristianto ke Komisi Pemberantasabn Korupsi (KPK), Jumat (17/10/2014).
KPK sejatinya diminta menelusuri track record nama-nama itu, namun Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK Jakarta, Jumat, menyatakan menolak. Ia berkilah KPK telah berkomitmen dengan baru akan membuka dokumen itu srtelah bertemu langsung dengan Jokowi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Terkait penyerahan daftar nama menteri ity, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan KPK untuk membuat tiga kolom penilaian yang isinya adalah sangat baik, baik dan tidak baik untuk menilai track record calon Menteri. “Jadi KPK cukup membuat tiga kolom itu. Nanti kalau masuk penilaian sangat baik, maka calon menteri itu dapat dipilih untuk menjadi menteri. Kalau baik, bisa jadi menteri bisa tidak. Kalau tidak baik, ya jangan direkomendasikan untuk jadi menteri,” tutur Boyamin.
Selain itu, mantan aktivis Pramuka Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) itu juga menyarankan agar KPK tidak meloloskan beberapa nama yang diduga akan menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi-JK. Disebutnya sebagai contoh nama Galaila Karen Agustiawan, mantan Direktur Pertamina, yang dikabarkan akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diingatkan Boyamin, Karen diduga kuat terlibat dalam kasus SKK Migas.
Dipersoalkan pula oleh Boyamin disebut-sebutnya nama Sri Mulyani yang bakal mengisi posisi menteri bidang perekonomian di kabinet mendatang. Perempuan yang akrab disapa Mbak Ani itu diduga terlibat dalam perkara Bank Century.
Kendati keduanya sejauh ini hanya dipanggil KPK sebagai saksi, namun Boyamin menyarankan kedua nama itu tak diloloskan. “Dua nama itu saya sarankan kepada KPK jangan diloloskan,” tukas Boyamin.
Mantan Deputi Bidang APBN dan Legislasi Tim Transisi Hasto Kristianto yang datang KPK bersama mantan Ketua Deputi Tim Transisi Rini Soemarno untuk mengantar dokumen nama 46 menteri itu ke KPK mengaku sampai kini tidak mengetahui siapa nama-nama calon menteri yang terpilih untuk membantu Jokowi-JK selama lima tahun ke depan. Termasuk tak tahu pasti ada nama Karen dan Sri Mulyani dalam daftar itu.
?”Saya tidak tahu jelas isi dokumen ini, tapi yang jelas dokumen ini berisi nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon Menteri,” tukas Hasto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
