JOKOWI PRESIDEN : Koalisi Merah Putih Dominan, Ratusan Juta Dolar Ditarik ke Luar Negeri Pekan Lalu

Solopos.com, JAKARTA — Kondisi politik Indonesia yang diperkirakan akan mengalami ketidakpastian dalam lima tahun ke depan disebut telah membuat investor kehilangan kepercayaan. Bursa saham Indonesia jatuh sangat cepat seiring makin dominannya Koalisi Merah Putih di DPR 2014-2019.

Sebuah berita di Bloomberg berjudul  Indonesian Stocks in Retreat as Jokowi Thwarted: Southeast Asia, Sabtu (6/10/2014) lalu, mengutip pernyataan pengamat dari Samsung ASEAN Equity Fund, Alan Richardson. Alan memperkirakan indeks acuan bursa saham Indonesia, IHSG atau Jakarta Composite Index (JCI), akan jatuh hingga 7,6% ke posisi 4.800 pada Oktober ini. Saat ini, indeks masih berada di level di atas 5.000.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

IHSG atau JCI telah jatuh 3,7% sejak Koalisi Merah Putih berhasil menempatkan orang-orang mereka dalam jajaran pimpinan DPR pada Selasa (2/10/2014). Selain itu, ada US$344 juta dana dari luar negeri yang telah ditarik keluar melalui bursa saham pekan lalu. Ini adalah jumlah aliran dana keluar negeri terbesar pada tahun ini.

“Meningkatnya premi risiko politik di Indonesia berarti premi pasar ke kawasan ini tidak tepat,” kata Richardson seperti dikutip Bloomberg.

Perseteruan pasca-Pilpres 2014 terus terlihat di DPR dengan beberapa kali kemenangan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo untuk menguasai parlemen. Dimulai dari pembahasan UU MPR DPR DPD (MD3) dan peraturan tata tertib DPR, kubu PDIP tak bisa menempatkan wakilnya di pimpinan DPR.

Belum puas, dengan modal kekuatan 62% di DPR 2014-2019—ditambah dukungan Partai Demokrat— kubu KMP menguasai pimpinan parlemen 2014-2019 dengan kemenangan aklamasi paket pimpinan Setya Novato Cs. pada Kamis (2/10/2014) dini hari.

Sidang kali ini, diwarnai aksi walk out dari kubu KIH. Skor menjadi 2-1 untuk Koalisi Merah Putih. Kubu pengusung Prabowo-Hatta kembali meraih kemenangan dengan menjadi penguasa parlemen. Dengan kemenangan itu, KMP bisa lebih mudah melakukan manuver terhadap kebijakan eksekutif dari kabinet Jokowi-JK.

Para pengamat menyebut program pemerintahan Jokowi bakal rawan untuk dijegal DPR. Hal itu memang belum terbukti, namun investor sudah bereaksi negatif meskipun sejak awal Jokowi sudah berupaya menenangkan pasar dengan beberapa pernyataannya.