JOKOWI PRESIDEN : Faisal Basri Anggap Terlambat Jika Joko Widodo Nyapres 2019

Pengamat Ekonomi Faisal Basri (Rachman/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi Faisal Basri yang merupakan rival Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2012 kini mendukung pencapresan Jokowi dalam Pilpres 2014. Menurutnya, bakal terlambat jika Jokowi nyapres pada 2019.

Promosi BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Sumbar dan Jabar

Faisal berpikir realistis. Saat ini, dukungan terhadap Jokowi begitu besar. Walau baru memimpin Jakarta, Jokowi sudah didukung untuk memimpin Indonesia. Karena itu, Faisal mendukung Jokowi untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Pernyataan itu dikemukakan Faisal seusai focus group discussion Pajak sebagai Modal Pembangunan yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia DKI Jakarta, Kamis (1/8/2013). “Jangan tunggu 2019, karena itu sudah terlambat. Sekarang saat yang tepat untuk maju,” ujarnya.

Faisal merupakan pesaing Jokowi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun lalu. Kala itu ia tak mampu memasuki putaran II sehingga massanya pun pada umumnya bergeser ke Jokowi-Ahok.

Walau Jokowi adalah mantan rivalnya, Faisal secara objektif menilai lelaki asal Solo itu sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Dengan maju ke Pilpres, Faisal mengisyaratkan Jokowi bakal berkarya lebih optimal.

Faisal lalu menjelaskan memimpin DKI relatif sulit saat ini karena sumber daya yang dimiliki Jokowi terbatas dengan pegawai pemerintahan yang itu-itu saja. Sementara jika jadi presiden, Jokowi bisa memilih 30-an menteri yang baik dan bagus untuk mengubah wajah Indonesia.

Ketika ditanya sikap Jokowi yang masih belum menyatakan kesediaannya, Faisal menilai sikap itu sudah tepat untuk saat ini. Dengan sikap seperti itu saja banyak pihak yang berusaha menjegalnya.

Soal blusukan Jokowi ke pelosok Jakarta, Faisal menyatakan itu adalah cara yang tepat untuk mengenal Jakarta. Diingatkannya, Ibu Kota memerlukan pemahaman yang mendalam, tidak sekadar laporan dari aparat pemda. (JIBI/Solopos/Antara/Detik)