Solopos.com, JAKARTA — Penjualan anak usaha PT Telkom Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dianggap mampu menjadi jeratan bagi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Sebagaimana diketahui, PT Telkom menjual 49% saham Mitratel kepada TBIG seharga Rp2,31 triliun. Namun PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) tidak membayar dalam bentuk tunai ke Telkom, melainkan dengan menukar 290 juta saham TBIG.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dengan demikian, keseluruhan saham Telkom di Mitratel saat ini dihargai Rp4,71 triliun atau setara dengan Rp1,2 miliar per menara karena saat ini Mitratel memiliki 3.928 menara. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan kasus penjualan ini berisiko menghambat pemerintahan Jokowi.
“Hambatannya adalah masalah ini akan berujung di pemerintahan Jokowi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Senin (13/10/2014).
Untuk itu, lanjutnya, Jokowi harus segera mengagendakan pembatalan keputusan penjualan yang sangat merugikan negara tersebut. “Mitratel merupakan perusahaan prospek bagus dan saat ini dipaksakan untuk dijual,” katanya.
Alasannya, kerugian negara itu diprediksi karena pembayaran bukan tunai. TBIG membayar Telkom dengan menerbitkan saham baru senilai Rp7.972 per saham. Dengan demikian, Telkom berisiko menderita kerugian bila harga saham jatuh di bawah Rp7.972.
“Mengingat gejolak pasar saham, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa harga saham akan naik atau turun. Jadi transaksi ini sangat berisiko,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
