Presiden Jokowi memantau langsung pemeriksaan dugaan pungli di Kemenhub.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat. Jokowi mengakui OTT tersebut dilakukan terkait dengan kasus pungutan liar (pungli).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ada operasi pengaduan perihal pungli, tadi mendapatkan laporan dari Kapolri soal OTT di Kemenhub. Saya ingin melihat dan memastikan saja,” kata Presiden Joko Widodo di kantor Kemenhub, Selasa (11/10/2016), dikutip Solopos.com dari Okezone. Menurutnya, pungutan liar tersebut berbeda-beda angka yang diminta oleh oknum Dinas Perhubungan. “Berbeda-beda angkanya, mencapai jutaan rupiah,” pungkasnya.
Saat ini, aparat Polda Metro Jaya masih mengumpulkan barang bukti di lantai 6 dan lantai 12 Gedung Kemenhub tersebut. Di lantai 6, tepatnya di ruang pelayanan publik satu atap, polisi mengumpulkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp70 juta. Belum jelas apakah uang tersebut sepenuhnya terkait pungli atau tidak.
Tayangan di Metro TV live yang menggambarkan proses pengumpulan barang bukti kedua lantai di Kemenhub tersebut. Di lantai 12, aparat juga menemukan uang yang belum dihitung jumlahnya, berupa pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Selain itu, ada pula sejumlah dokumen berupa paspor, tanda pengenal, dan ponsel.
Meskipun belum terkonfirmasi, pungli tersebut terkait pengurusan izin kapal. Semestinya, pengurusan izin tersebut bisa dilakukan secara online dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Namun, diduga, ada orang-orang dalam yang memanfaatkannya untuk melakukan pungutan liar.
Hingga saat ini, belum jelas informasi siapa saja dan berapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
