SOLOPOS.COM - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesaat sebelum memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). (Antara-Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA — Otoritas Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Joko Widodo emoh menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta partai oleh kalangan internal istana. Sejumlah kader Partai Demokrat menyayangkan sikap itu.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa perihal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai merupakan urusan internal partai. Akan tetapi, surat klarifikasi tersebut berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Istana.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Terlebih lagi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diduga terlibat dalam upaya kudeta AHY. “Izin Prof. Pratik. Sepakat, soal yang kaitannya dengan AD/ART partai itu urusan kami. Tapi ini juga kan berkaitan dengan ‘AD/ART Negara/Istana’,” kata Jansen melalui akun Twitter, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga: Akhirnya, Dayana Jadi Trending Topic Twitter Juga

Lebih lanjut, dia mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan Moeldoko diketahui oleh Presiden Jokowi atau tidak. “Sebagai pembantu Presiden yang dilakukan Pak Mul [Moeldoko] Presiden tahu tidak? Bleh tidak? dan lain-lain yang telah kami sampaikan dalam surat. Jangan nanti pejabat lain ngikuti,” ujarnya.

Dianggap Dinamika Internal

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Patrikno menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia berdalih sikap itu diambil Jokowi lantaran klarifikasi yang dimaksud hanya menyangkut dinamika internal partai.

Baca Juga: Peluang Bisnis Tanaman Hias di Mal Terbuka

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART," kata Pratikno dalam keterangan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Pratikno menyebut bahwa Istana telah menerima surat yang dilayangkan AHY beberapa waktu lalu. Surat itu diantar langsung oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya. “Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat,” terangnya.

Sementara itu, Politikus Demokrat Rachland Nashidik juga menyampaikan hal serupa. Dia menyindir pernyataan Pratikno yang menyebut isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sebagai urusan internal partai.

Baca Juga: Peluang Bisnis Kuliner Ayam, Bebek, Angsa

Dia pun mempertanyakan apakah Jokowi juga akan menyelesaikan secara internal terkait adanya orang di lingkarannya yang diduga berupaya mendongkel AHY. “Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.

“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Bertahan di Peluang Bisnis Nasi Biryani

Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat. “Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah. “Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Belakangan, isu mengenai upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko pun menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih atau kudeta AHY selaku Ketum Partai Demokrat.



KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya