Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menuding para deklarator PDIP Pro Jokowi (Projo) bukan kader struktural partai. Kader struktural partai, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo paham bebar bahwa keputusan terkait calon presiden itu sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Seperti diberitakan Solopos.com, sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan, akhir pekan lalu, secara terang-terangan mendukung mantan wali kota Solo yang kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Mereka mendeklarasikan PDIP Pro Jokowi (Projo).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Budi Arie Setiadi seusai acara deklarasi di Jakarta, akhir pekan lalu, memaparkan bahwa PDIP Projo sebagian adalah para penggerak Posko Gotong Royong Pro Mega pada 1998. Menurut mantan Wakil Ketua DPD PDIP DKI tersebut, organisasi ini adalah tempat berhimpunnya para aktivis partai, kader dan simpatisan partai dan puluhan paguyuban-paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di Jakarta seperti paguyuban warga Demak, Pati, Sukoharjo dan sebagainya yang memperjuangkan Jokowi menjadi presiden. “Kami mau Jokowi jadi presiden, bukan wapres,” tegas Budi Arie.
Menanggapi pernyataan Budi Arie tersebut, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa capres partai berlambang banteng bermoncong putih itu hanya akan dideklarasikan oleh dewan pimpinan pusat partai. “Yang mendeklarasikan kan DPP partai, kalau calon presidennya dari PDI Perjuangan,” tegas Tjahjo, Senin (23/12/2013).
Tjahjo bahkan lalu menunjukkan keraguannya para deklarator PDIP Projo itu kader struktural partai. Sebab, menurut dia, kader partai memahami bahwa keputusan soal pencapresan dari PDIP ada di tangan tokoh sentral yang kini ketua umum partai itu, Megawati Soekarnoputri. “Kalau kader struktural PDI Perjuangan tahu mekanismenya soal capres yang umumkan DPP melalui Ibu Ketua Umum,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto juga mengkritik kader PDIP yang ikut deklarasi tersebut. “Kalau kader PDIP, di dalam dirinya itu terpancar ideologi partai, sikap partai. Budi ini diragukan kekaderannya,” kata Bambang.
Menurut Bambang, seharusnya semua kader partai menaati kebijakan partai yang telah menyerahkan keputusan mengenai pencapresan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tak selaiknya seorang kader PDIP mendahului keputusan Megawati yang telah mendapat mandat dari partai.
“Kalau ada yang selak kepengin Jokowi dicapreskan, itu sah-sah saja sebagai relawan, tapi bukan kader. Kader PDIP harus tegak lurus dengan kebijakan partai,” ujarnya. (JIBI/Solopos/Detik/Antara)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
