Solopos.com, JAKARTA — Indonesian Police Watch (IPW) mendesak agar Polri menjelaskan secara transparan detail mengenai penambahan aparat pengawalan terhadap calon presiden dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Polri sebaiknya menjelaskan perihal penambahan personel pengawal Jokowi agar publik tak mencurigai Polri berpihak kepada salah satu capres. “Polri jangan mau dipolitisasi, terjebak atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Dan diharapkan dapat berkonsentrasi dan independen dalam menjaga stabilitas kamtibnas selama pemilu,” jelas Neta dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2014).
Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink
Selain itu, dia menduga, penambahan personel pengamanan Jokowi ini merupakan permintaan dari Jokowi sendiri. Pengawalan yang dilakukan oleh Polri pun belum terkait dengan program pengamanan Polri kepada capres karena pencapresan Jokowi baru dalam tahap internal partai.
Sehingga, lanjut Neta, pengamanan Jokowi sampai saat ini belumlah menjadi tanggung jawab negara. “Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP, dan belum capres untuk Pilpres 2014,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, ihwal penambahan personel pengamanan terhadap Jokowi yang semula berjumlah enam aparat menjadi 12 aparat tak akan jadi masalah apabila Polri menjelaskan secara terbuka. “Karena jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzalimi,” tukasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
