Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Presiden juga meminta segenap jajarannya memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19 ini.
Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar
SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Kamis (1/7/2021). (Youtube-Setpres)

Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono dalam keterangan pers yang disiarka n lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Dengan demikian, kata Pramono, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Hari Ini Kasus Baru Covid-19 di Indonesia 54.000, DKI Terbanyak Jateng Keempat

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga: Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

Sense of Crisis

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian keluar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

Baca Juga: Lingkar Madani Indonesia: PPKM Darurat Hanya Atur Rakyat, Tak Ada Kewajiban Pemerintah kepada Rakyat

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,”  tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

Baca Juga: Cuitan Mahfud Md Asyik Nonton Ikatan Cinta saat PPKM Darurat Menuai Kritik

Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago