SOLOPOS.COM - Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4/2016). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. (JIBI/Solopos/Antara/Agus Suparto)6.

JK ingin menyerahkan soal reklamasi Jakarta ke Pemprov DKI.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah pusat menyerahkan proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.

Promosi Lewat BRInita, Kampung Hijau Kemuning Tangerang Sulap Lahan Jadi Produktif

“Kita serahkan kembali masalah ini ke Gubernur DKI. Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan pemda,” kata Wapres JK, saat membuka acara Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Kamis (2/11/2017).

Ekspedisi Mudik 2024

Namun, Wapres menegaskan bahwa pembangunan reklamasi yang sudah terjadi, yakni di Pulau C dan D tidak etis untuk dibongkar lagi. Karena itu, dia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari solusi terkait hal tersebut.

Sebelumnya, JK sempat menyatakan bahwa pembangunan reklamasi di pulau yang sudah terlanjur diuruk lebih baik dilanjutkan karena ongkos bongkar akan memakan biaya yang besar dan ditakutkan berdampak pada lingkungan.

“DKI harus berikan solusi. Solusinya apa? Khususnya bagaimana penggunaan pulau yang sudah ada?” ujarnya.

Sebelumnya, reklamasi Pulau C dan D berlanjut setelah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencabut sanksi administrasinya. Pencabutan sanksi itu menyusul dilengkapinya sejumlah persyaratan administrasi oleh pengembang PT Kapuk Naga Indah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya