Solopos.com, KARANGANYAR — Potensi gangguan keamanan ketertiban umum (kamtibmas) hingga konflik rawan terjadi di Soloraya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Penguatan nilai-nilai kebangsaan diperlukan agar meredam konflik tersebut.
Itu disampaikan Penanggung Jawab Tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Heribertus Dahana, saat berkunjungan ke Polres Karanganyar pada Selasa (25/10/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ikut dalam rombongan tersebut Ketua Tim, Brigjen Pol Nazirwan Adji Wibowo, dan empat anggota masing-masing Kolonel (Adm) Agus Basuki, Kolonel Laut (T) Eko Erys, Ummi Listiyaningsih dan Sumantri dari pakar politik. Dalam kunjungan Wantannas ini mengumpulkan 35 pimpinan dan pengurus pondok pesantren di Karanganyar.
“Hari ini kunjungan kedua kami di wilayah Soloraya setelah Sragen. Kami ingin menggali dan meminta masukan dari para pimpinan serta pengurus ponpes sehingga memperoleh banyak tentang kondisi kebhinekaan di Karanganyar menghadapi persiapan pemilu,” kata dia kepada Solopos.com.
Lembaga pemerintah nonkementerian ini menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional. Dalam hal ini penguatan nilai-nilai kebangsaan. Menjelang momentum pesta demokrasi 2024 nanti, dibutuhkan sinergisitas kelembagaan agar tercipta situasi kondusif, termasuk ponpes.
Baca Juga: Melawan Politik Identitas
Ponpes memiliki peran penting ikut menjaga kondusivitas wilayah. Di Indonesia jumlah ponpes mencapai hampir 27.000. Jawa Tengah menjadi salah satu penyumbang terbesar keberadaan ponpes tersebut. Dimana jumlahnya mencapai 3.000 ponpes, sebagian besar tersebar di wilayah Soloraya.
“Jadi kami ingin ponpes memberikan masukan dan konstribusi untuk terciptanya kondusifitas tadi,” katanya.
Tak dimungkiri dinamika kamtibmas di Soloraya mendapat perhatian serius. Menurutnya ini dilihat dari sejarah dan kejadian masa lalu sehingga menjadi pertimbangan menggali potensi masalah di wilayah tersebut.
Penguatan nilai-nilai kebangsaan dilakukan sekaligus mengantisipasi aksi radikalisme. Pihaknya ingin menyamakan persepsi bersama menjaga kondusivitas wilayah selama pelaksanaan Pemilu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Buka Mulut soal Sanksi PDIP
“Kami melihat antusias ponpes yang memiliki komitmen kuat bersama agar tercipta kondusivitas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Pengurus Ponpes Nurul Hikmah Mojogedang, Musyafa, mengatakan penyebaran berita hoaks hingga politik identitas rawan muncul saat Pemilu nanti. Hal ini belajar dari Pilpres 2019 lalu, di mana banyak beredarnya berita hoaks yang mengakibatkan masyarakat menjadi terbelah.
Menurutnya diperlukan pembentukan media siber yang nantinya bisa mengatasi penyebaran berita tidak benar tersebut.
“Berita hoaks ini beredar dari grup-grup whatsapp. Arus bawah terbelah, sehingga kami usul ada tim siber yang menangani ini,” katanya.
Baca Juga: Didukung sebagai Cawapres 2024 oleh PSI, Yenny Wahid: Saya Cuma Batur
Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo mengatakan secara umum kamtibmas di wilayah hukum Karanganyar cukup kondusif. Dalam satu bulan paling tidak 10 kasus kriminalitas. Yang menjadi perhatian saat ini, gangguan kamtibmas justru muncul dari gesekan antarperguruan silat akibat kenakalan remaja.
“Kami bersama jajaran Forkopimda dengan mengajak tokoh agama dan kelompok perguruan silat berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah ini,” katanya.
Selain gesekan antar perguruan silat, Karanganyar juga tengah menghadapi pemilihan kepala desa (pilkades) dan Muktamar Muhammadiyah nanti. Pihaknya berharap situasi kondusif sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa ada konflik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
