Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
 Pada 2019, Presiden Joko Widodo menarik draf RKUHP dari DPR dengan alasan masih ada hal-hal yang harus dibahas lebih mendalam. (Aliansi Nasional KUHP)
Espos Plus News

Jangan Paksakan Pengesahan RKUHP Tanpa Partisipasi Publik yang Bermakna

DPR dan pemerintah jangan memaksakan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP selama partisipasi publik yang bermakna belum diwujudkan dalam pembahasan.

Solopos.com, SOLO – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta DPR dan pemerintah jangan memaksakan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP selama partisipasi publik yang bermakna belum diwujudkan dalam pembahasan.

DPR dan pemerintah harus membuka lebih dulu draf RKUHP agar bisa diakses publik seluas-luasa dan ditelaah secara kritis. Pembukaan draf RKUHP dan akses untuk publik memungkinkan semua elemen masyarakat memberikan masukan dan kritik.

Berita Terpopular
Indeks Berita
Part of Solopos.com
Punya akun? Silahkan login
Daftar sekarang...
Support - FaQ
Privacy Policy
Tentang Kami
Kontak Kami
Night Mode