SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)

Jaminan kesehatan Solo berupa PKMS dihapuskan. Warga yang selama ini memegang kartu PKMS pun menggeruduk Kantor DKK dan Bappeda Solo.

Solopos.com, JAKARTA — Puluhan warga Solo menggeruduk kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (4/1/2016). Mereka mempertanyakan kejelasan nasib terkait program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Berdasarkan pantauan Solopos.com, warga berbondong-bondong datang ke Kantor DKK Solo sejak pagi hari. Mereka datang silih berganti menyerbu ruang UPTD PKMS untuk menanyakan kejelasan program layanan kesehatan gratis yang selama ini dibiayai APBD Solo. Sejumlah petugas UPTD PKMS tampak sibuk memberi penjelasan kepada warga. Mereka menerangkan bahwa program PKMS baik silver maupun gold per 1 Januari telah dihapuskan.

Pemkot Solo hanya membiayai layanan kesehatan secara gratis bagi warga miskin sesuai hasil pendataan Bappeda Solo. Setelah menerima penjelasan itu, warga kemudian ganti menggruduk Bappeda dan mempertanyakan pendataan warga miskin. “PKMS itu program dibuat sama Jokowi [Presiden Joko Widodo] lah kok saiki dihapus? Kami ke sini mau tanya nasib selanjutnya,” keluh salah satu warga Danukusuman, Joko Murdowo.

Ia mengaku kedatangannya bersama warga lainnya untuk menanyakan kepastian nasibnya sebagai pemegang kartu PKMS Silver. Apalagi selama ini, ia tidak mendapat informasi maupun keterangan apapun dari DKK Solo terkait penghapusan pelayanan PKMS. “Sangat disayangkan langsung mendadak dihentikan seperti ini. Tahu-tahu kartu PKMS sudah tidak bisa dipakai,” katanya.

Warga Sewu, Neni Nirwana juga mengaku bingung dan tidak habis pikir dengan penghapusan PKMS. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi agar mendapatkan layanan kesehatan dengan dibiayai APBD. “Saya sudah mengajukan peningkatan status dari silver ke gold. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Katanya data ada di Bappeda,” katanya.

Kepala UPTD PKMS DKK Solo, Ida Anglaita, menjelaskan program layanan kesehatan yang dibiayai APBD harus melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana direncanakan pemerintah pusat. Termasuk, program PKMS baik silver maupun gold yang dimiliki Pemkot. “Per 1 Januari semua nama baik yang terdaftar di PKMS gold maupun silver dihapus semua. Artinya datanya kembali dari nol dan dilakukan pendataan ulang,” katanya.

Ida mengatakan sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), hanya layanan kesehatan untuk warga miskin yang akan dibiayai negara. Dengan demikian Pemkot melalui Bappeda melaksanakan pendataan ulang warga miskin. Mereka kemudian yang akan menerima program layanan kesehatan BPJS dengan tetap dibiayai APBD. “Data warga miskin masih diolah Bappeda. Data itu nanti menjadi acuan siapa yang didaftarkan ke BPJS,” katanya.

Kepala Bappeda Ahyani mengatakan sampai saat ini verifikasi data warga miskin masih berjalan. Pihaknya belum bisa menargetkan penyelesaian verifikasi data tersebut. Sebab Bappeda masih terus menerima permohonan pengajuan warga miskin. “Data tiap waktu terus berubah. Dan pengajuan ini harus kami verifikasi, termasuk dilakukan home visit. Jadi tidak kami batasi waktu pendataannya,” kata Ahyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya