Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
 Dua orang aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jeritan Rakyat (Ajra) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (6/7/2022), mengecam ketertutupan pemerintah dan DPR saat membahas draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). (Antara/Asep Fathulrahman)
Espos Plus News

Jalan Berliku RKUHP yang Masih Saja Kontroversial

RKUHP yang telah disahkan sebagai undag-undang masih menuai protes dari berbagai pihak dengan tagar #ReformasiDikorupsi.

Solopos.com, SOLO — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (6/12/2022). Pesehan UU itu pun menimbulkan kritikan keras hingga penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Hal ini terjadi karena substansi sejumlah pasal dinilai kontroversial yang mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan ancaman terhadap privasi diabaikan.

Pemerintah dinilai melakukan kesalahan karena meloloskan undang-undang cacat prosedural karena tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat. Akibatnya, substansi yang termuat dalam peraturan pidana baru itu dinilai sangat berbahaya bagi demokrasi dan masa depan bangsa.

Berita Terpopular
Indeks Berita
Part of Solopos.com
ISSN BRIN
Punya akun? Silahkan login
Daftar sekarang...
Support - FaQ
Privacy Policy
Tentang Kami
Kontak Kami
Night Mode