Solopos.com, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian laut di Indonesia. Selain sebagai ekosistem terbesar di bumi, laut juga menjadi tempat bergantungnya industri besar seperti perkapalan, perikanan, budidaya hingga pariwisata pesisir.
Hal ini disampaikan Airlangga saat closing remarks secara daring kegiatan Tri Hita Karana Climate Road to G20 Dialogue dengan tema Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans, Kamis (1/9/2022).
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Menurut Menko Airlangga, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru. Menko Perekonomian menuturkan, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Ia memperkirakan, nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar US$2,5 triliun. Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru.
Baca Juga: Menteri METI Jepang dan Menko Airlangga Bahas Perdagangan hingga Investasi
Pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan blue carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan blue carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga kelestarian laut untuk ekonomi biru sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.
Baca Juga: Nilai Ekonomi Digital Terus Meningkat, RI Butuh 600.000 Talenta per Tahun
“Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” tutur Menko Airlangga, dalam keterangan, Selasa (6/9/2022).
Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini menambahkan pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi. Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.
Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Stok Beras Nasional, Bulog Diharapkan Serap 1,2 Juta Ton
“Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” tegas Airlangga.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
