Jadi Simpul Ekonomi, Senator Abdul Kholik Setuju Soloraya Jadi Provinsi

Solopos.com, SEMARANG — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Kholik, menilai wilayah Soloraya layak untuk menjadi sebuah provinsi. Dengan berdirinya provinsi di Soloraya, akan tercipta zona ekonomi baru dengan simpulnya berada di Kota Solo.

Menurut Kholik, Solo saat ini memang telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jateng bagian timur. Meski demikian, pertumbuhannya belum terlalu signifikan dan kalah pamor dengan Kota Semarang maupun wilayah Jateng bagian utara yang berada dekat dengan pusat Pemerintah Provinsi Jateng.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kondisi itu pun membuat pembangunan di Jateng menjadi tidak merata. Disparitas ekonomi maupun tingkat kemiskinan antara Jateng bagian utara dengan bagian timur sangat ketara.

“Solo memiliki sejarah yang panjang sebagai kota besar, jadi pusat pertumbuhan ekonomi juga. Ini perlu diperkuat lagi,” ujar Kholik saat memberikan paparan terkait gagasan pemekaran 3 wilayah Provinsi Jateng melalui aplikasi komunikasi Zoom, Selasa (15/11/2022).

Kholik menambahkan, sebagai suatu wilayah di Jateng bagian timur, Soloraya sudah sangat layak menjadi sebuah provinsi. Wilayah Soloraya memiliki berbagai kelengkapan atau syarat untuk menjadi provinsi baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, industri, pertanian, perekonomian, hingga transportasi publik.

Baca juga: Populasi Jateng 36,7 Juta Jiwa, Senator Abdul Kholik Usul Pemekaran Wilayah

Selain itu, jumlah penduduk di wilayah Soloraya juga sangat besar. Bahkan, populasi enam kabupaten/kota di Soloraya lebih besar dibanding jumlah penduduk di provinsi lain yang ada di luar Pulau Jawa, seperti Gorontalo maupun Papua Tengah.

“Coba bandingkan saja Soloraya dengan provinsi lain di Pulau Jawa yang dari segi infrastruktur pendidikan maupun transporasi belum ada. Belum ada kampus maupun bandara. Soloraya sudah ada semua,” jelasnya.

Hinterland

Dengan Soloraya menjadi provinsi, dan Kota Solo sebagai ibu kota, hal tersebut tentunya akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya atau daerah hinterland. Pemerataan pembangunan maupun kesenjangan tingkat kemiskinan dengan Jateng bagian utara pun mampu dipangkas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng per Juli 2022, tingkat kemiskinan di Soloraya memang tergolong tinggi. Kabupaten Sragen yang menjadi titik paling jauh dari ibu kota Jateng, memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Soloraya.

Baca juga: Soloraya Layak Jadi Provinsi Baru

Bahkan Sragen menempati urutan kedelapan dalam daftar kabupaten termiskin di Jateng dengan tingkat kemiskinan 13,83%. Sementara, Klaten berada di urutan ke-10 dengan tingkat kemiskinan 13,49%, disusul Wonogiri 11,55%, Karanganyar 10,68%, Boyolali 10,62%, Kota Solo 9,40%, dan Sukoharjo 8,23%.

Tingkat kemiskinan di Soloraya ini jelas terpaut jauh dengan sejumlah daerah di Jateng bagian utara seperti Semarang maupun Salatiga. Kota Semarang yang tingkat kemiskinan terendah di Jateng yakni 4,59%, disusul Salatiga 5,14%, Jepara 7,44%, Kota Pekalongan 7,59%, dan Kudus dengan 7,60%.

“Dalam konteks desain pemerataan daerah [destrada], itu [pemekaran wilayah Jateng] yang kami tawarkan. Apakah selama ini pembangunan Jateng sudah merata? Apakah pembangunan di Jateng itu sudah dinikmati seluruh masyarakatnya baik yang ada di bagian selatan atau timur? Gagasan itu semata-mata untuk menjawab pertanyaan tersebut,” ujar Kholik.