Solopos.com, JAKARTA—Belum lama ini label “Prime Minister” melekat pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Label itu semakin kuat melekat kepada Luhut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jabatan baru sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Dewan SDA itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres No.53/2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diteken Presiden Jokowi pada 6 April 2022.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) pada beleid tersebut seperti dikutip Bisnis, Jumat (8/4/2022).
Baca Juga: Jokowi Beri Jabatan Baru Luhut Pandjaitan, Ini Sederet Jabatannya
Luhut sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menko Polhukam sebelum digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Selain menteri, jabatan lain Luhut adalah Komando Penanganan Covid-19 di delapan provinsi, Koordinator PPKM Jawa-Bali, serta Wakil Ketua Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Kemudian Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan terakhir adalah di kepanitiaan G20 sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20.
Berdasarkan penelusuran Solopos.com, istilah “prime minister” kali pertama dikatakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto.
Baca Juga: Jokowi Beri Luhut Jabatan Baru Lagi, Ketua Dewan SDA Nasional
Bambang Pacul, panggilan akrabnya, mengatakan hal itu setelah merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian tidak lagi menyuarakan isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Menteri yang pernah bicara penundaan pemilu di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bambang Pacul menyindir Luhut sebagai “prime minister”.
“Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya mangga saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, bos,” ujar Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Baca Juga: Amien Rais: Duet Jokowi-Luhut Harus Berakhir Oktober 2024
Bambang Pacul mengatakan kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum. Ia mengambil contoh saat Presiden Joko Widodo pernah menyatakan untuk menghentikan ekspor, namun beberapa hari kemudian Luhut membukanya lagi.
“Contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
