Solopos.com, JOMBANG — Kementerian Agama (Kemenag) membekukan izin operasional pondok pesantren (Ponpes) Majma’al Bahroin Hubbul Wathon minal Iman Shiddiqiyyah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bagaimana nasib santri di ponpes tersebut?
Pembekuan izin Ponpes Shiddiqiyyah di Jombang itu mencuat setelah kasus dugaan pencabulan yang dilakukan salah satu pemimpin ponpes, Moch Subchi Azal Tsani (MSA) atau Bechi terhadap santriwatinya.
Promosi Lewat BRInita, Kampung Hijau Kemuning Tangerang Sulap Lahan Jadi Produktif
Dikutip dari kanal YouTube Kompas TV berjudul Pesantren Shiddiqiyyah Tak ada Aktivitas, Para Santri telah Dijemput Keluarga yang diunggah pada Sabtu (9/7/2022) memperlihatkan suasana di sekitar Ponpes Shiddiqiyyah Jombang tampak lengang.
“Setelah izin operasional [Ponpes Shiddiqiyyah] dicabut Kemenag, polisi yang sempat berjaga di sekitar ponpes juga telah ditarik ke kesatuan masing-masing. Tampak lengang usai upaya penjemputan paksa oleh polisi pada Kamis [7/7/2022]. Tidak ada kegiatan mencolok di ponpes,” kata jurnalis Kompas TV, Muhammad Safiudin, yang berada di sekitar Ponpes Shiddiqiyyah, seperti dilansir Solopos.com, Minggu (10/7/2022).
Selain itu, pintu masuk samping Ponpes Shiddiqiyyah yang sebelumnya dijaga polisi telah dibuka sehingga warga bisa kembali beraktivitas. Pintu masuk samping itu merupakan gang di area permukiman warga.
Baca Juga : Cabuli Santriwati, Mas Bechi Anak Kiai Jombang Dijerat 12 Tahun Penjara
“Sebelumnya, Kemenag meminta wali santri menjemput anak masing-masing untuk dipindahkan ke ponpes lain. Informasi dari Kemenag Kabupaten Jombang, surat resmi dari Kemenag pusat belum diserahkan kepada Ponpes Shiddiqiyyah,” ujarnya.
Lalu, bagaimana nasib santri setelah Kemenag membekukan Ponpes Shiddiqiyyah?
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono, saat berbincang dengan TV One melalui sambungan telepon video pada Sabtu (9/7/2022) menyampaikan tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait hal itu.
Dilansir Solopos.com dari kanal YouTube TVOneNews berjudul Izin Pesantren Shiddiqiyyah Dicabut, Bagaimana Nasib Santri? pada Minggu (10/7/2022), Waryono memastikan bahwa santri akan tetap mendapatkan pelayanan pendidikan.
“Memahamkan orang tua santri apakah masih mungkin belajar di situ atau dialihkan [ke ponpes lain]. Pilihan pondok pesantren itu pilihan orang tua, bukan Kemenag. Orang tua akan mempertimbangkan secara psikologi, mental, dan lain-lain. Kami koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelamatkan anak-anak,” tutur dia.
Baca Juga : Mengulas Metafakta Oxytron di Balik Modus Mandi Kemben Mas Bechi
Dia mengakui bahwa pembekuan izin Ponpes Shiddiqiyyah itu berimplikasi panjang. “Kami menyimak respons stakeholder. Kami terbuka dengan apa yang disampaikan masyarakat.”
Dikonfirmasi melalui telepon video pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU, K.H. Ahmad Fahrur Rozi, menuturkan akan menghormati apa yang disampaikan Kemenag dengan catatan sesuai aturan dan Undang-Undang.
“Namun, kami berharap keputusan itu bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Membangun pesantren tidak mudah. Menghadirkan santri itu tidak mudah harus meyakinkan masyarakat. Perlu ditimbang bobot kesalahan,” ungkap dia.
Namun, secara tegas, dia mendukung aparat penegak hukum menyelesaikan kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anak kiai Jombang, Muhammad Mukhtar Mukthi, yakni Moch Subchi Azal Tsani. Tapi, dia berharap upaya hukum tersebut tidak membuat nasib Ponpes Shiddiqiyyah hancur.
“Jangan sampai menangkap tikus membakar lumbung. Pesantren ini bukan milik kiai tapi masyarakat, dibangun dengan dana partisipasi masyarakat. [Luas ponpes] 5 hektare susah payah dibangun. Ketika ditutup bagaimana kekecewaan masyarakat? Kalau harus ditutup kami mohon dipertimbangkan dampaknya.”
Baca Juga : Derita Santriwati Korban Mas Bechi: Tinggal Sembunyi, Pisah dari Ortu
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
