ISU PKI BANGKIT : Presiden Larang Sweeping, Kapolri Persilakan TNI Tangkap Atribut Komunisme

Isu PKI bangkit direspons dengan sweeping atribut komunisme. Meski Presiden melarang, Kapolri mempersilakan TNI ikut menangkap.

Solopos.com, JAKARTA — Polri mempersilakan TNI untuk ikut mengawasi penggunaan atribut palu arit yang diidentikan dengan gerakan komunisme. Menurut Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, TNI juga dapat ikut menindak dengan membantu melakukan penangkapan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Oleh karena itu siapa saja yang melihat atribut boleh menangkap tangan. Boleh melakukan penangkapan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Namun, Badrodin menambahkan bahwa menurut hukum penangkapan adalah wewenang Polri. Artinya, TNI hanya membantu proses penangkapan, kemudian diserahkan ke kepolisian untuk diproses.

Dalam kesempatan itu Badrodin juga kembali menjelaskan bahwa razia yang dilakukan kepolisian adalah dalam rangka penyelidikan. “Kita mengedepankan penyelidikan, untuk deteksi sehingga tidak meresahkan masyarakat,”jelasnya.

Dalam razia tersebut, kepolisian mengambil sampel buku untuk diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti. Meski kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap munculnya gerakan komunisme, tapi dia berharap reaksi masyarakat tidak berlebihan.

Polri tidak akan mentolerir apabila ada masyarakat yang main hakim sendiri menyikapi isu berkembangnya paham komunisme di Indonesia. Dia juga telah mengingatkan anak buahnya untuk tidak kebablasan dalam melakukan penyelidikan isu komunisme ini.

Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Badrodin Haiti agar aparat tidak lagi melakukan razia dan sweeping terhadap atribut yang dianggap mencerminkan komunisme.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum pelantikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jumat (13/5/2016).

Pramono mengatakan, Presiden secara tegas menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menertibkan anak buahnya untuk tidak melakukan sweeping lagi. Polisi dan aparat TNI, lanjutnya, tidak boleh lagi melakukan tindakan yang berlebihan.

“Kemarin Presiden menelepon Panglima TNI dan Kapolri, [ini sudah] kebablasan. Intinya Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan kebebasan akademik karena ini substansi dari negara demokrasi. Zaman demokrasi tidak ada lagi sweeping,” ujarnya. Baca juga: Gerindra: Isu PKI Pengalihan Isu.