ISU PKI BANGKIT : Kalangan DPRD Jateng Nilai Wajar Isu Bangkitnya PKI

Isu PKI Bangkit menurut anggota DPRD Jateng adalah yang wajar pada era demokrasi dan globalisasi.

Semarangpos.com, SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng), menilai munculnya isu PKI bangkit merupakan hal yang wajar. Bahkan meskipun isu bangkitnya PKI itu muncul pada era demokrasi yang menghargai kebebasan dan hak asasi setiap warganya, saat ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jateng, Masruhan Samsurie, di era demokrasi dan globalisasi saat ini nyaris tidak ada alasan untuk menampik suatu paham yang ada dari luar, seperti radikalisme, libaralisme, komunisme, dan lainnya.

“Jadi kebangkitan komunisme melalui Partai Komunis Indonesia [PKI] sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, kalau saja tidak ada semacam pesan khusus yang ditangkap masyarakat sebagai balas dendam,” katanya di Semarang, Kamis (19/5/2016).

Kekhawatiran masyarakat yang tercemin pada berkembangnya isu PKI bangkit ini, lanjut dia, sangat wajar karena dengan adanya kegiatan tapak tilas tragedi pada 30 September 1965, bahkan dengan membongkar kembali kuburan-kuburan yang diduga sebagai ladang pembantaian anggota PKI bisa menjadi ajang balas dendam. Masyarakat khawatir simpatisan PKI akan melakukan balas dendam terhadap tindakan yang pernah dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap para tokoh dan simpatisan PKI.

“Harus diakui masyarakat masih fobia atas partai berlambang palu dan arit tersebut. Namun, bila hanya sekadar ideologi tidak perlu dikhawatirkan dengan bangkitnya kembali komunisme di Indonesia,” ujarnya.

Alasannya, menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng ini, bangsa Indonesia sebetulnya secara tidak sadar telah banyak mengamalkan marxisme.  “Hal ini juga diakui oleh tokoh bangsa Bung Hatta, bahkan dalam kadar tertentu ajaran Islam banyak bersinggungan dengan marxisme,” ungkapnya.

Hanya saja, Masruhan mengingatkan agar pemerintah tetap waspada dengan komunisme ketika paham tersebut telah mengarah kepada kegiatan politik.  “Bila PKI mengarah pada gerakan politik dengan misi balas dendam maka harus bertindak tegas untuk mencegahnya, dengan tidak menimbulkan permusuhan baru,” harapnya.